Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ahok Memang Sering Gitu..."

Kompas.com - 21/04/2015, 17:56 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi A DPRD DKI Jakarta menyesalkan tindakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang kembali mencibir lembaga legislatif. Hal itu terkait kritikan DPRD terhadap rencana Ahok, sapaan Basuki, yang hendak merekrut personel TNI dan Polri sebagai tenaga honorarium di Pemprov DKI.

Sekretaris Komisi A Syarief menilai tidak sepantasnya Ahok menyindir DPRD hanya karena kritikan yang disampaikan. Terlebih lagi, kata Syarief, Ahok sudah pernah berjanji akan mengubah perangainya itu. Hal itu bahkan disampaikannnya di depan Presiden Joko Widodo dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi dalam pertemuan di Istana Merdeka, pekan lalu.

"Ahok memang sering gitu. Janji kepada Ketua DPRD tidak nantang-nantang, omongannya bakal tertata. Tapi, belum seminggu, sudah mulai lagi," kata Syarief di Gedung DPRD DKI, Selasa (21/4/2015).

Syarief mengingatkan agar Ahok tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa menyebabkan buruknya hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Menurut dia, sikap kritis yang dilontarkan DPRD terhadap rencana perekrutan TNI lebih disebabkan untuk menegakkan peraturan. Kalaupun Ahok tetap berkeinginan melanjutkan rencana tersebut, Syarief menyarankan agar Ahok mendahuluinya dengan penandatangan nota kesepahaman dengan instansi terkait.

"Dia harus surati dulu, ada MoU, jangan main dianggarin saja jadi pergub," ujar Syarief.

Sebelumnya, Ahok menilai tidak ada yang salah dengan rencana perekrutan anggota TNI. Atas dasar itu, ia menganggap kritikan yang disampaikan DPRD lebih dilatarbelakangi rasa sakit hati kepada dirinya.

"Itu orang iseng saja yang sengaja sudah kalah lawan saya, sekarang mau ngadu saya lawan TNI-Polri. Sekarang di mana salahnya, terus kita pakai operasional segala macam ini, TNI dikasih gaji enggak? Ada, ada pergub-nya, ada gajinya tuh kalau kita mau pakai jasa TNI-Polri," ujar dia di Balai Kota, Selasa pagi.

Ketua Komisi A Riano Ahmad sempat menjelaskan, jika mengacu pada undang-undang tentang TNI, institusi tersebut merupakan institusi yang bertugas menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Kalaupun TNI ditugaskan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, lanjut dia, hal itu baru bisa dilakukan bila dalam kondisi darurat. Ia menganggap Jakarta sedang tidak berada dalam situasi tersebut.

"Kalau kita lihat, di Jakarta masih baik-baik saja sehingga tidak ada urgensinya (melibatkan TNI dalam menjaga keamanan masyarakat)," ujar politisi PPP itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDB SMP Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur dan Jadwalnya

PPDB SMP Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur dan Jadwalnya

Megapolitan
Gudang Ekspedisi di Bogor Disebut Mirip Kelab Malam, Setel Musik Kencang hingga Diprotes Warga

Gudang Ekspedisi di Bogor Disebut Mirip Kelab Malam, Setel Musik Kencang hingga Diprotes Warga

Megapolitan
PPDB 'Online', Disdik DKI Jamin Tak Ada Celah bagi Oknum Jual Beli Kursi Sekolah

PPDB "Online", Disdik DKI Jamin Tak Ada Celah bagi Oknum Jual Beli Kursi Sekolah

Megapolitan
Selebgram Zoe Levana Bantah Tudingan Terjebak di Jalur Transjakarta Cuma 'Settingan'

Selebgram Zoe Levana Bantah Tudingan Terjebak di Jalur Transjakarta Cuma "Settingan"

Megapolitan
Kasus DBD di Tangerang Selatan Meningkat, Paling Banyak di Pamulang

Kasus DBD di Tangerang Selatan Meningkat, Paling Banyak di Pamulang

Megapolitan
'Flashback' Awal Kasus Pembunuhan Noven di Bogor, Korban Ditusuk Pria yang Diduga karena Dendam

"Flashback" Awal Kasus Pembunuhan Noven di Bogor, Korban Ditusuk Pria yang Diduga karena Dendam

Megapolitan
Ketua Kelompok Tani KSB Dibebaskan Polisi Usai Warga Tinggalkan Rusun

Ketua Kelompok Tani KSB Dibebaskan Polisi Usai Warga Tinggalkan Rusun

Megapolitan
Polda Metro: Dua Oknum Polisi yang Tipu Petani di Subang Sudah Dipecat

Polda Metro: Dua Oknum Polisi yang Tipu Petani di Subang Sudah Dipecat

Megapolitan
Pasar Jambu Dua Bogor Akan Beroperasi Kembali Akhir Juli 2024

Pasar Jambu Dua Bogor Akan Beroperasi Kembali Akhir Juli 2024

Megapolitan
PPDB SD Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur dan Jadwalnya

PPDB SD Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur dan Jadwalnya

Megapolitan
Larang Bisnis 'Numpang' KK Dalam Pendaftaran PPDB, Disdik DKI: Kalau Ada, Laporkan!

Larang Bisnis "Numpang" KK Dalam Pendaftaran PPDB, Disdik DKI: Kalau Ada, Laporkan!

Megapolitan
Anak-anak Rawan Jadi Korban Kekerasan Seksual, Komnas PA: Edukasi Anak sejak Dini Cara Minta Tolong

Anak-anak Rawan Jadi Korban Kekerasan Seksual, Komnas PA: Edukasi Anak sejak Dini Cara Minta Tolong

Megapolitan
Ditipu Oknum Polisi, Petani di Subang Bayar Rp 598 Juta agar Anaknya Jadi Polwan

Ditipu Oknum Polisi, Petani di Subang Bayar Rp 598 Juta agar Anaknya Jadi Polwan

Megapolitan
Polisi Periksa Selebgram Zoe Levana Terkait Terobos Jalur Transjakarta

Polisi Periksa Selebgram Zoe Levana Terkait Terobos Jalur Transjakarta

Megapolitan
Polisi Temukan Markas Gangster yang Bacok Remaja di Depok

Polisi Temukan Markas Gangster yang Bacok Remaja di Depok

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com