Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Peradilan Udar Pristono Sebut Pertanyaan Jaksa Tak Berbobot

Kompas.com - 04/05/2015, 19:28 WIB
Aldo Fenalosa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Raut wajah hakim Artha Theresia tampak berkerut saat memimpin persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta tahun anggaran 2012-2013 yang menjerat mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono. Sebab, sejumlah pertanyaan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) menurut Artha tidak sesuai dengan bahasan dan hanya membuang waktu persidangan.

"Penuntut umum berputar-putar di masalah BPPT. Jangan buang-buang waktu. Fungsi saksi kan untuk menganalisa kegiatan yang melibatkan terdakwa. Ini masih banyak saksi loh," kata Artha pada tim JPU di ruang sidang lantai 2 Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2015) sore.

Tim JPU menghadirkan enam orang saksi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan transjakarta tahun 2012-2013.

BPPT pada tahun itu ditunjuk oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk meninjau dan merancang bus transjakarta sebelum proses pengadaan dilakukan.

Dari pengamatan Kompas.com, tim JPU berulang kali menanyakan jangka waktu pekerjaan yang dibebankan Dishub DKI pada BPPT untuk merancang spesifikasi bus transjakarta.

Pada hakim pengadilan, para saksi mengaku diberi tenggat tiga bulan atau dengan rincian 45 hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Atas pekerjaan dalam jangka waktu itu, tim BPPT diberi honor sebesar Rp 200 juta oleh Dishub. Namun karena waktu pengerjaan lebih cepat selesai dari tenggat yang diberikan, saksi mengaku mengembalikan sejumah honor sisa yang dibayar untuk tiga bulan.

"Jadi yang benar tiga bulan apa 45 hari?" tanya salah satu JPU pada saksi yang hadir di ruang pengadilan. "Ada honor yang dikembalikan karena lebih cepat dari jangka waktu, kamu tidak dengar tho," jawab hakim Artha pada JPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com