"Kartu Jakarta Butuh" untuk Pengguna Jasa Prostitusi

Seraya bercanda, ia mengatakan bahwa masyarakat Jakarta sebenarnya memerlukan "Kartu Jakarta Butuh", kartu yang ia sebut diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan jasa prostitusi.

"Jakarta butuh 'KJB, Kartu Jakarta Butuh'. Orang-orangnya kan butuh yang kayak begituan, ya kasih saja biar dapat kartu," ujar dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Djarot sendiri mengaku terkejut dengan banderol harga PSK selebriti yang mencapai ratusan juta rupiah. Ia heran dengan kalangan yang berani mengeluarkan uang dengan jumlah tersebut untuk kegiatan prostitusi yang tergolong singkat (short time).

"Mahal banget. Itu satu tahun atau lima tahun? Sehari ya? Bukan langganan lima tahun sekian," ujar mantan Wali Kota Blitar ini.

Dengan nada lebih serius, Djarot mengatakan, pemberantasan prostitusi sebenarnya sulit jika hanya menjerat pihak yang menyediakannya, dalam hal ini PSK maupun mucikarinya. Terlebih lagi, kata dia, Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus sanksi untuk penyedia jasa prostitusi.

Karena itu, Djarot menilai, perlu ada sistem yang dapat mengetahui siapa-siapa saja warga yang menjadi pengguna jasa tersebut. Sebab, Djarot menilai adanya jasa prostitusi juga tak lepas dari adanya permintaan.

Ia yakin jika sistem tersebut diterapkan, orang-orang yang menjadi pengguna jasa prostitusi akan merasa malu dan jasa tersebut akan hilang dengan sendirinya.

"Harus transparan siapa penggunanya, buka saja. Kalau kita melawan prostitusi, begitu caranya. Siapa yang pakai harus jelas identitasnya, siapa yang dipakai harus jelas dan supaya jelas juga bagaimana kita bisa memantau untuk mencegah bahaya penularan penyakit seksual," tutur Djarot.