Ahok Minta Tujuh Pejabat yang Dicopot untuk Belajar di Badan Diklat DKI

Meski dijadikan staf, mereka tetap mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD). "Mereka masuk bursa kerja Badiklat, karena saya enggak mau lagi tambah pegawai baru. Pemprov DKI ini jumlah pegawainya lebih tetapi kekurangan orang yang dibutuhkan," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (3/7/2015). 

Nantinya pejabat yang dijadikan staf itu akan belajar dan dibina di Badiklat. Setelah dibina, nantinya Badiklat akan mencari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mana yang membutuhkan pegawai.

Sehingga, kata dia, staf yang memiliki niat untuk menjadi pegawai baik bisa menjadi pejabat kembali di SKPD terkait. Kinerja mereka akan tetap dipantau oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI. [Baca: Ahok: Satu Minggu, Saya Tantang Anda Laporkan Bawahan yang Pantas Dijadikan Staf]

Jika dalam waktu 45 hari mereka tidak masuk kerja, maka akan langsung dipecat sebagai PNS. "Terserah mereka mau belajar di bidang apa. Kalau dia tidak mau masuk, saya gunakan UU ASN (Aparatur Sipil Negara), selama 45 hari tidak masuk, saya pecat jadi PNS," kata Ahok, sapaan Basuki. 

Adapun tujuh pejabat DKI yang dipecat Basuki adalah Joko Kundaryo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI.

Kemudian Agus Priyono yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Tata Air DKI, Nandar Sunandar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI. Lalu Saptastri Ediningtyas yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan DKI.

Benjamin Bukit yang sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI, dan Noor Syamsu Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI.

Kemudian Zaenal Soelaiman yang sebelumnya menduduki posisi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.