Ahok Dituding "Mark Up" Harga Tanah, Ini Penjelasan RS Sumber Waras

Direktur Umum Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara menjelaskan, harga jual lahan yang dibeli Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada tahun 2014 sudah sesuai dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) yang berlaku pada tahun itu.

Abraham justru bingung ketika dikonfirmasi ada indikasi mark up dalam transaksi tersebut.

"Coba kamu lihat di sini, ini NJOP tahun 2014 nilainya per meter persegi Rp 20.755.000. Itu NJOP buat semua tanah punya Sumber Waras, dari depan sampai belakang. Tidak ada tambah satu rupiah pun," kata Abraham kepada Kompas.com, Selasa (14/7/2015).

Menurut Abraham, Pemprov DKI telah membeli lahan mereka seluas 3,64 hektar yang merupakan sebagian dari wilayah RS Sumber Waras. Pembayarannya sudah lunas pada tahun 2014.

Proses pembelian tanah saat itu juga sudah melalui tahapan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sempat datang ke sana beberapa kali bersama pihak Pemprov DKI.

Sedangkan pada temuan Garuda Institute, Ahok dituding melakukan korupsi lantaran NJOP lahan yang dibeli Pemprov DKI seharusnya Rp 7.440.000 per meter persegi.

Namun, hal itu dibantah oleh Abraham. Sejak semula, penetapan NJOP untuk semua wilayah di RS Sumber Waras, termasuk yang dibeli oleh Pemprov DKI, sudah sesuai keterangan yang tertera setiap kali membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Abraham memperlihatkan skema lahan RS Sumber Waras di atas kertas besar. Dalam skema tersebut, terlihat lahan yang dibeli Pemprov DKI untuk dijadikan rumah sakit kanker merupakan lahan RS Sumber Waras. Sedangkan NJOP Rp 7.440.000 yang disebut Garuda Institute itu adalah untuk rumah-rumah penduduk di belakang RS Sumber Waras.

"Kalau rumah-rumah penduduk, itu Rp 6 juta sampai Rp 7 juta. Kita kan peruntukannya beda, NJOP juga pasti beda," tutur Abraham.

Garuda Institute menuding Ahok telah memelintir sejumlah informasi tentang pembelian lahan milik RS Sumber Waras lewat media massa terkait pembelian lahan milik RS Sumber Waras.