Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketok Palu APBD DKI 2016 Ditargetkan Terwujud pada 30 November

Kompas.com - 26/07/2015, 17:06 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — DPRD DKI Jakarta menargetkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2016 dapat disahkan sesuai waktu yang diagendakan Kementerian Dalam Negeri. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, target pengesahan APBD 2016 itu pada 30 November 2015. 

"Insya Allah (APBD) bisa ketok palu (disahkan) 30 November," kata Prasetio, saat dihubungi, Minggu (26/7/2015). 

Ia mengatakan, DKI sudah mengusulkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016 kepada DPRD DKI. Hanya, pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD belum membahas KUAPPAS itu lebih lanjut.

Sebab, waktu pembahasan bertepatan dengan bulan Ramadhan. Apabila APBD 2015 menggunakan dasar hukum peraturan gubernur (pergub), Prasetio berharap DKI kembali memiliki APBD dengan dasar perda.

"Kami sama Pemprov DKI harus kerja sama dengan baik. Kalau sekarang kan mereka yang bertanggung jawab atas uang rakyat, dan kami sebagai utusan rakyat mengawasi penggunaan uang rakyat. Yang penting nawaitu (niat)-nyalah buat kerja," kata Prasetio. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengungkapkan besaran anggaran yang diusulkan dalam KUAPPAS 2016 sebesar Rp 73 triliun atau naik Rp 3,72 triliun dari nilai APBD DKI 2015 yang sebesar Rp 69,28 triliun.

"KUAPPAS yang kami serahkan ke Banggar sudah lengkap. Artinya, program kegiatannya sudah kami tampung dari kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi serta hasil reses anggota Dewan. Mungkin ini temu awal dulu baru pembahasan per komisi," kata Saefullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com