Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Kepala Bappeda Lapor Ahok Ketika Terima Uang Gratifikasi

Kompas.com - 14/08/2015, 18:51 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati menceritakan mengenai pengalamannya menerima uang gratifikasi sebesar Rp 50 juta dan 100.000 yen. Tuti mengaku sangat terkejut begitu menerima uang itu dan langsung melapor kepada Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

"Saya tuh pas tahu, 'Lho ini apa?'. Kaget kan, jadi saya langsung lapor Pak Gubernur, terus kata Pak Gubernur, 'Serahkan langsung ke KPK, Bu!'," ujar Tuty di Balai Kota DKI, Jumat (14/8/2015).

Akan tetapi, Tuty enggan memberi tahu siapa pihak yang telah memberi uang itu kepadanya. Dia juga enggan memberi tahu untuk apa uang tersebut diberikan.

Setelah Tuty menyerahkan uang tersebut kepada KPK, barulah Inspektorat DKI diberi tahu bahwa Tuty telah diberi uang gratifikasi oleh oknum tertentu.

Tuty mengaku sebenarnya juga masih belajar membedakan bentuk gratifikasi yang mungkin akan sering ditawarkan kepada dia selama menjadi Kepala Bappeda.

Sulit bedakan

Jika ditawari uang, Tuty mengaku sudah pasti akan menolaknya atau menyerahkan uang tersebut ke KPK. Namun, yang sulit, kata Tuty, membedakan bentuk gratifikasi dalam bentuk barang.

Kata dia, diperlukan panduan khusus untuk mengetahui pemberian mana yang boleh dan tidak boleh diterima.

"Karena selain uang, kan juga ada barang, maka yang perlu kita pahami barang ini bentuknya sejauh apa, bagaimana, ada juga faktor kekerabatan lokal yang memang sudah terjalin sejauh mana yang boleh, sejauh mana enggak, itu juga yang perlu kita pelajari. Kita perlu clear banget-banget-lah."

"Itu makanya saya mau pelajari banget-banget itu petunjuk teknis secara detail. Tetapi, kalau benar-benar uang cash, saya pikir ya memang kita harus jangan terima, prinsip dasarnya begitu," ujarnya.

Tuty mengatakan akan mengimbau kepada staf-stafnya untuk ikut memerangi segala bentuk korupsi. Apalagi, Bappeda merupakan institusi perencanaan setiap pembangunan di Jakarta.

"Jadi kita ingin dari perencanaan saja sudah clear, tidak ada unsur korupsi apa pun," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku, pihaknya menerima laporan adanya gratifikasi yang mengalir kepada sejumlah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ahok, sapaan Basuki, menyebut salah seorang pejabat yang menerima gratifikasi adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Tuty Kusumawati.

"Kami dapat laporan masih ada setor menyetor dan (gratifikasi) ini sudah dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kan ada unit gratifikasinya. Ada kontraktor kasih Bu Tuty gratifikasi Rp 50 juta dan 100.000 yen. Berarti kemungkinan uang ini bukan cuma kasih ke Bu Tuty, ada juga diberikan ke yang lain," kata Basuki. (Baca: Ahok: Kontraktor Kasih Gratifikasi ke Kepala Bappeda Rp 50 Juta dan 100.000 Yen)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW4

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW4

Megapolitan
12.851 ASN di DKI Jakarta Masuk Usulan Penonaktifan NIK

12.851 ASN di DKI Jakarta Masuk Usulan Penonaktifan NIK

Megapolitan
Jaga Keakuratan, Dukcapil DKI Bakal Data 11,3 Juta Warga yang Tinggal di Jakarta

Jaga Keakuratan, Dukcapil DKI Bakal Data 11,3 Juta Warga yang Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Pengamat: Kaesang Lebih Berpotensi Menang di Pilkada Bekasi Ketimbang di Depok

Pengamat: Kaesang Lebih Berpotensi Menang di Pilkada Bekasi Ketimbang di Depok

Megapolitan
Polda Metro Pastikan Video Soal Tepung Dicampur Narkoba Hoaks

Polda Metro Pastikan Video Soal Tepung Dicampur Narkoba Hoaks

Megapolitan
BPBD DKI Siapkan Pompa 'Mobile' untuk Antisipasi Banjir Rob di Pesisir Jakarta

BPBD DKI Siapkan Pompa "Mobile" untuk Antisipasi Banjir Rob di Pesisir Jakarta

Megapolitan
Ini 9 Wilayah di Pesisir Jakarta yang Berpotensi Banjir Rob hingga 29 Mei 2024

Ini 9 Wilayah di Pesisir Jakarta yang Berpotensi Banjir Rob hingga 29 Mei 2024

Megapolitan
Komplotan Maling Gasak Rp 20 Juta dari Kios BRILink di Bekasi

Komplotan Maling Gasak Rp 20 Juta dari Kios BRILink di Bekasi

Megapolitan
Supirnya Mengantuk, Angkot Tabrak Truk Sampah di Bogor

Supirnya Mengantuk, Angkot Tabrak Truk Sampah di Bogor

Megapolitan
KPAI: Banyak Program Pemerintah yang Belum Efektif Cegah Kekerasan Seksual pada Anak

KPAI: Banyak Program Pemerintah yang Belum Efektif Cegah Kekerasan Seksual pada Anak

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Penusuk Lansia di Kebon Jeruk

Polisi Kantongi Identitas Penusuk Lansia di Kebon Jeruk

Megapolitan
KPAI: Kekerasan Seksual pada Anak Bisa Dicegah lewat Pola Pengasuhan yang Adaptif

KPAI: Kekerasan Seksual pada Anak Bisa Dicegah lewat Pola Pengasuhan yang Adaptif

Megapolitan
Pengamat: Kalau Dukungan Dananya Besar, Peluang Kaesang Menang pada Pilkada Bekasi Tinggi

Pengamat: Kalau Dukungan Dananya Besar, Peluang Kaesang Menang pada Pilkada Bekasi Tinggi

Megapolitan
Polisi Tangkap 6 Remaja yang Terlibat Tawuran di Sawah Besar

Polisi Tangkap 6 Remaja yang Terlibat Tawuran di Sawah Besar

Megapolitan
Rubicon Mario Dandy Tak Dilirik Pembeli, Mobil Akan Dilelang Lagi dengan Harga yang Telah Dikorting

Rubicon Mario Dandy Tak Dilirik Pembeli, Mobil Akan Dilelang Lagi dengan Harga yang Telah Dikorting

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com