"Kesepakatan Kemarin, yang Akan Digusur Cuma yang Sudah Terima Kunci Rusun"

Sandyawan yang mengaku juga berada di lokasi saat itu bersama sejumlah warga yang lain melihat petugas Satpol PP menembakkan gas air mata ke kumpulan warga sebelum bentrokan terjadi.

"Awal provokasi dari pasukan gabungan yang menembakkan gas air mata. Saya lihat sendiri, banyak bapak-bapak dan ibu-ibu jatuh kena gas air mata. Saya enggak tahu itu lagi tes atau gimana, tetapi kasihan sekali yang enggak tahu apa-apa kena gas air mata begitu," kata Sandyawan saat dihubungi di Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Dari peristiwa itu, Sandyawan bersama tokoh masyarakat yang lain berusaha menolong warga yang terkena tembakan gas air mata.

Di waktu yang sama, hadir Kapolres Jakarta Timur Komisaris Besar Umar Farouq. Umar berbincang-bincang dengan Sandyawan yang mewakili warga di sana.

Dari perbincangan tersebut, Sandyawan dijanjikan agar warga di sana tidak akan terkena gas air mata lagi dan akan diamankan polisi.

"Kita dijanjikan Kapolres, Satpol PP akan mundur. Saya juga minta yang anak-anak muda yang sudah mulai emosi buat mundur. Terus, ketemu lah kita sama pimpinan lapangan untuk penggusuran. Kesepakatannya dari kemarin-kemarin, yang akan digusur cuma mereka yang sudah terima kunci rusun. Yang belum terima (kunci rusun), tidak akan digusur hari ini," tutur Sandyawan.

Proses penggusuran hampir terlaksana setelah sejumlah pengacara yang membela warga Kampung Pulo akan menandatangani surat kesepakatan yang menegaskan hal di atas tadi.
Tiba-tiba, datanglah Camat Jatinegara Sofian Taher.

Tanpa alasan yang jelas, Sofian mengatakan ke mereka semua kalau tidak ada kesepakatan apapun dan semua bangunan akan digusur hari ini.

"Ini apa-apaan kan? Tujuan kita kan buat cari solusi supaya semuanya aman-aman saja. Tetapi Pak Sofian kok bisa-bisanya tiba-tiba datang dan bilang enggak ada kesepakatan begitu. Dia bilang, kalau mau gugat, ke pengadilan saja," ujar Sandyawan.

Dia juga menyayangkan pemberitaan di sejumlah media massa yang menampilkan warga Kampung Pulo seperti pihak yang seakan-akan bersalah.

"Orang yang ditanya-tanyain cuma Pemprov DKI kok, bukan warganya. Pak Ahok bilang warga Kampung Pulo dudukin tanah negara, seakan-akan kami ini berbuat kriminal. Padahal tidak begitu," sebut Sandyawan.