Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik: Kalau Ahok Bilang Lebih Suka Dipilih Langsung, Itu Omong Doang

Kompas.com - 03/09/2015, 19:55 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sedang menghadapi ketakutan bahwa ia akan kalah dalam perhelatan pemilihan umum kepada daerah pada 2017 mendatang. Hal itulah yang disebutnya mendasari adanya pengajuan revisi terhadap Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia.

Taufik sendiri masih meyakini, adanya revisi terhadap undang-undang tersebut bertujuan agar jabatan gubernur DKI tidak lagi dipilih langsung, tetapi ditunjuk oleh presiden.

"Jadi, kalau dia bilang lebih suka dipilih langsung, itu omong doang. Sebenarnya dia tidak yakin dengan dirinya. Dia takut kalah," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Taufik menyebut, pada 2012, Ahok, sapaan Basuki, pernah berniat maju dalam pilkada sebagai calon gubernur lewat jalur independen. (Baca: Taufik Batalkan Usulan Program Revisi UU tentang Pemprov DKI sebagai Ibu Kota)

Namun, kata Taufik, ambisi tersebut gagal karena jumlah dukungan melalui pengumpulan KTP yang dilakukan tidak mencukupi.

"Dia takut terulang kayak dulu pas 2012. Mau maju lewat independen, tetapi enggak cukup," tutur Taufik.

Berdasarkan salinan program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016, usulan revisi UU 29 tahun 2007 terdapat pada program kerja 2016 untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi perangkat daerah, dan kepegawaian. Adapun anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 2,8 miliar. (Baca: Taufik Masih Penasaran soal Revisi UU bahwa Gubernur DKI Dipilih Presiden)

Sebelumnya, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Bayu Megantara menjelaskan maksud pengajuan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dilatarbelakangi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh wewenang terhadap pengelolaan aset pemerintah pusat.

Sebagai contoh, jika ada kerusakan jalan negara, Pemprov DKI ingin diizinkan untuk bisa memperbaiki jalan tersebut. (Baca: Taufik Tanya Rencana Pemprov DKI Revisi UU agar Gubernur Dipilih Presiden)

Sebab, jalan negara yang rusak itu berdampak langsung terhadap warga DKI Jakarta. Kewenangan-kewenangan itulah yang diinginkan Pemprov DKI dengan cara merevisi UU tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com