Kemendagri Minta Ahok Lebih Bijaksana soal Rencana Pembubaran IPDN

Dengan demikian, kata dia, seharusnya keberadaan sekolah tersebut tidak perlu diributkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Baca: Ungkapan Kekecewaan Alumni IPDN kepada Ahok)

"Dari zaman Bung Karno kan sudah ada sehingga mestinya enggak perlu diributkan lagi. Sekarang sekolah kepamongperjaan itu sudah diganti STPDN atau IPDN karena ada program S-2 dan ada jenjang kariernya. Jadi relatif sudah maju dan kurikulum relatif lebih baik," ujar Dodi ketika dihubungi, Selasa (8/9/2015).

Dodi mengatakan, jika Ahok, sapaan Basuki, menemukan ada oknum dari lulusan IPDN, seharusnya tidak boleh langsung menyamaratakan.

Menurut Dodi, masih banyak lulusan IPDN yang bagus dan menjadi pegawai yang baik di pemerintahan. (Baca: Alumni IPDN Kecewa, Ini Jawaban Ahok)

Dodi meminta Ahok untuk bersikap bijaksana mengenai usulannya itu. "Sebaiknya enggak usah diributkan, karena kalau memang ada oknum di lulusan IPDN, dari 1.000 lulusan mungkin yang jelek 50. Tetapi, bukan artinya yang tidak berhasil semuanya, sebaiknya proporsionalitas menyatakan pendapat. Jadi (Pak Ahok) supaya lebih bijaksanalah," ucap dia.

Ahok mengaku mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu dia ungkapkan ketika melantik 327 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Kota, Jumat (4/9/2015).

"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja, Pak. Untuk apa ada sekolah IPDN?', saya bilang. Kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana, itu hanya pembekalan korps," kata Ahok.

Menurut dia, untuk menghasilkan PNS yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng ala militer di IPDN. Bahkan, dia melanjutkan, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik. (Baca: Ini Alasan Ahok Usulkan Pembubaran IPDN kepada Jokowi)