Alumni Mengaku Tak Ada Lagi Kekerasan di IPDN

Salah satunya dengan tes kompetensi berbasis computer assisted test (CAT). "Sekarang tidak ada lagi seperti itu, kami sudah menggunakan cara peraturan zero kekerasan," kata Djohermansyah di Balai Kota, Senin (14/9/2015). 

Mendengar pertanyaan wartawan dan jawaban Djohermansyah, Basuki berceletuk. "Yang suka bully itu STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) bukan IPDN. Ha-ha-ha," kata Basuki menyindir. (Baca: Ahok Usulkan Lulusan IPDN Juga Harus Ikut Tes Masuk CPNS)

Djohermansyah serta Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) M Luthfi tertawa dan menepuk pundak Basuki.

"Ah Gubernur nih bisa aja," kata Luthfi sambil menepuk-nepuk pundak Basuki. Lebih lanjut, selain tes kompetensi berbasis CAT, lanjut Djohermansyah, juga ada tes kedisiplinan.

Tes ini berguna untuk menjaga kedisiplinan yang tertanam dalam siswa IPDN. Ke depannya, Djohermansyah yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri juga meminta adanya pemikiran panjang sebelum dibicarakan dengan Presiden.

"Kami punya jaringan organisasi di seluruh provinsi dan tentu banyak alumni bertanya. Makanya kami ke sini dan minta penjelasan secara objektif," kata Djohermansyah.

Sebelumnya Basuki mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Basuki, untuk menghasilkan PNS yang baik dan potensial tidak harus digembleng ala militer di IPDN.

Bahkan, lanjut dia, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik. "Buat apa ada sekolah gaya-gaya militer seperti itu? Swasta mampu (menghasilkan PNS baik), untuk apa menggunakan seperti itu? Kalau ada kasus kekerasan lagi, pasti banyak yang berpikir usulan saya masuk akal," kata Basuki beberapa waktu lalu.