Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPRD DKI Anggap Wisata Balai Kota Tak Spesial

Kompas.com - 15/09/2015, 10:39 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Selamat Nurdin menilai keputusan untuk menjadikan Balai Kota sebagai tempat wisata bukan sesuatu hal yang luar biasa.

Bahkan, menurut dia, Balai Kota kurang cocok dijadikan tempat wisata karena kurang memiliki nilai sejarah.

"Apa sih yang bisa dilihat? Kan hanya Kantor Gubernur, tidak ada yang spesial. Kalau masyarakat ingin ke sana sih silakan saja, tapi enggak ada nilai sejarah. Monas baru punya nilai sejarah," ujar Selamat ketika dihubungi, Selasa (15/9/2015).

Selamat mengatakan bahkan gedung DPRD telah lebih dulu dibuka untuk umum tiap hari. Masyarakat bisa bebas keluar masuk ke dalam gedung tiap harinya.

Selamat pun menduga Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sedang melakukan politik populis dengan membuat kebijakan tersebut. Hal tersebut diduga untuk menarik perhatian masyarakat. "Jadi itu dalam rangka program populis," ujar Selamat.

Untuk diketahui, program wisata Balai Kota DKI Jakarta resmi dimulai pada Sabtu (12/9/2015) lalu. Setiap akhir pekan, masyarakat dapat berkunjung ke tempat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkantor ini tanpa dipungut biaya apapun.

Wisata Balai Kota digelar setiap Sabtu dan Minggu, mulai dari pukul 09.00-17.00. Fasilitas utama yang ingin diperlihatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama kepada masyarakat umum dalam rangkaian tour Balai Kota salah satunya adalah showroom Jakarta Smart City.

Ahok (sapaan Basuki) menginginkan warga Jakarta bisa melihat seluruh pelosok Jakarta di dalam ruangan itu. Sebenarnya sistem tersebut merupakan kelanjutan dari aplikasi Qlue yang bisa dipasang di ponsel. Di ruangan itu, akan tersedia layar besar yang menampilkan kondisi Jakarta.

Sama seperti di aplikasi Qlue, ruangan tersebut juga bisa menampilkan laporan dari masyarakat. Sayangnya, sampai saat ini ruangan tersebut belum siap untuk dipamerkan. Dia berharap akhir tahun ini ruangan tersebut sudah siap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com