Bangun Rusun Nelayan, Ahok Kembali Tagih Kewajiban Pengembang

Untuk membangun rusun yang diperkirakan terdiri dari 16 blok itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI melainkan menagih kewajiban pengembang. 

"Lahannya kepemilikan DKI, tetapi membangun itu tanggung jawab Green Bay PT Agung Podomoro dan PT Jakarta Propertindo. Desainnya juga dari pengembang," kata Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Ika Lestari Aji, saat dihubungi wartawan, Sabtu (19/9/2015). 

Beberapa waktu lalu, Basuki mengatakan bahwa 25.000 dari 50.000 unit rusun merupakan kewajiban pengembang sehingga tanggung jawab mereka harus terus ditagih.

Rusun ini rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 3 hektar, setinggi lima lantai dengan 660 unit. Pembangunan dibagi menjadi beberapa tahap. 

"Enam ratus enam puluh unit itu tidak cukup (menampung para nelayan), itu baru tahap pertama. Tahun ini ada basic design rusun juga yang berdekatan dengan pelabuhan. Jadi, pelabuhan tidak hanya untuk jual ikan saja, ada UKM juga seharusnya," kata Ika. 

Groundbreaking atau peletakan batu pertama rusun nelayan akan dilaksanakan akhir September ini. Pembangunan rusun ditargetkan rampung dan siap huni pada tahun 2016 mendatang.

Rusun akan dilengkapi berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan nelayan seperti tempat penjemuran ikan serta tempat pelatihan nelayan dan pemasaran hasil laut.

Rusun tersebut juga akan menyediakan lahan parkir atau kanal bagi kapal-kapal nelayan supaya kapal nelayan bisa parkir dekat rumah. Seperti di kompleks perumahan Basuki, Pantai Mutiara, yang terdapat kanal bagi kapal mewah atau yacht.