Ketua Fraksi PKS: Pasal 1, Ahok Selalu Benar

Kini, kata Selamat, Ahok balik menyindir Kemendagri soal E-KTP yang dinilai tidak bisa diurus oleh Kemendagri. Selamat mengatakan, hal yang sama juga pernah terjadi ketika Ahok berseteru dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan, anggota Dewan tidak luput dari hal itu. Begitu pun dengan jajaran satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Ahok.

"BPK ada temuan, Ahok bilang, 'Ah BPK coba pembuktian terbalik. Emang dia lurus'. Terus Dewan, Dewan naik gaji boleh asal jangan nyuri. Nyuri apaan sih? Tiba-tiba ngomong gitu. Terus pokoknya kalau ada kegiatan enggak benar, bawahannya salah. Dia menyerang di sisi lain untuk naikkan citra diri," ujar Selamat.

"Pasal satu, Ahok selalu benar. Kalau Ahok salah, kembali ke pasal satu. Dan kalau pemimpin seperti itu, harus hati-hati. Enggak sehat buat dia juga," tambah Selamat.

Sebenarnya, kata Selamat, masalah APBD Perubahan ini tidak perlu sekeruh sekarang. Ahok seharusnya menjadikan Kemendagri sebagai mitra dan mendiskusikan permasalahan APBD-P. Selamat meminta Ahok untuk tidak menganggap semua kritikan bertujuan menjatuhkan dia.

"Ahok butuh tahu tuh, jadi masukan dari berbagai pihak tidak perlu juga diartikan sebagai upaya menjatuhkan dia atau menjelekkan dia. Ini obyektif kok. Maksudnya, yuk bercermin bareng-bareng. Penyerapan anggaran rendah itu karena apa ya kira-kira," ujar dia.