Ahok: DPRD Kurang Sekolah atau Bagaimana Ya?

"DPRD ini kurang sekolah atau gimana gitu, ya? BPK saja belum selesai menginvestigasi, terus kamu laporin," kata Basuki di Pasar Taman Puring, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

BPK memperpanjang waktu audit investigasi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Pembelian sebagian lahan itu diduga terindikasi menyebabkan kerugian daerah hingga Rp 191 miliar.

BPK telah melakukan audit investigasi selama 60 hari dan menambah 20 hari lagi. Totalnya menjadi 80 hari waktu audit investigasi.

Dengan demikian, seharusnya pansus yang beranggotakan anggota DPRD DKI itu tidak melaporkan audit investigasi pengadaan sebagian lahan RS Sumber Waras ke KPK.

"Apa yang mau kamu laporin? Berarti DPRD lebih hebat daripada BPK ya, ada temuan. BPK saja masih butuh 20 hari untuk menemukan temuan," kata Basuki.

"Makanya aku kasihan sama kawan-kawan DPRD, ini pansus politik namanya. Walau begitu, aku demen karena makin kelihatan siapa yang kurang sekolah dan kurang baca," kata Basuki. 

Sementara itu, di Gedung KPK, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana meminta KPK menelusuri tindak pidana korupsi dalam sejumlah kegiatan yang diduga menyebabkan kerugian negara.

"Permohonan untuk dilakukan penegakan hukum sambil menunggu hasil audit BPK," kata Lulung.

Selain Lulung, ada pula Ketua Pansus LHP BPK RI, Triwisaksana, dan anggota pansus lainnya, yakni Prabowo Soenirman, Tubagus Arief, Inggard Joshua, Muhammad Taufik, Ahmad Nawawi, dan Syarif.