Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKI Efisiensi Anggaran Rp 4,15 Triliun

Kompas.com - 01/12/2015, 11:44 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama penyisiran anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, ada efisiensi sebanyak Rp 4,15 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah menyisir anggaran melalui e-planning selama 11 hari. 

"Anggarannya berhasil dihemat sampai Rp 4,15 triliun," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (30/11/2015) malam. 

Basuki menjelaskan, dari penyisiran, ditemukan anggaran tak masuk akal mencapai Rp 6,4 triliun.

Rinciannya, anggaran sebesar Rp 2,2 triliun untuk kegiatan yang tumpang tindih. Kegiatan yang tumpang tindih itu akhirnya digabung jadi satu.

Sisanya sebesar Rp 4,15 triliun merupakan penghematan. Anggaran itu dialihkan untuk kegiatan lain.

Kegiatan tersebut misalnya pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, pembelian alat berat oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Tata Air DKI, serta pembayaran honor pekerja harian lepas (PHL) dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

"Gaji PPSU kan naik dari Rp 2,7 juta jadi Rp 3,1 (juta) sesuai UMP kan," kata Basuki. 

Penghematan anggaran terbesar didapat dari anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Pemprov DKI memangkas kegiatan penyelenggaraan festival serta pagelaran seni budaya.

Pemprov DKI telah menyerahkan dokumen KUA-PPAS 2016 kepada DPRD DKI, Senin (30/11/2015).

Efisiensi ini tidak mempengaruhi jumlah KUA-PPAS 2016. Nilai anggarannya tetap Rp 66 triliun. Hanya programnya saja yang dikoreksi.

Saat ini, dokumen KUA-PPAS 2016 dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Kemudian dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS. Pengesahan Raperda APBD DKI 2016 ditargetkan disahkan akhir tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ulah Nekat Pria di Jakut, Curi Ban Beserta Peleknya dari Mobil yang Terparkir gara-gara Terlilit Utang

Ulah Nekat Pria di Jakut, Curi Ban Beserta Peleknya dari Mobil yang Terparkir gara-gara Terlilit Utang

Megapolitan
Dharma Pongrekun Unggah 840.640 Dukungan Warga DKI ke Silon, KPU: Syarat Minimal Terpenuhi

Dharma Pongrekun Unggah 840.640 Dukungan Warga DKI ke Silon, KPU: Syarat Minimal Terpenuhi

Megapolitan
Istri Oknum Pejabat Kemenhub Akui Suaminya Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci

Istri Oknum Pejabat Kemenhub Akui Suaminya Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari di Gambir yang Sebabkan Ibu Hamil Keguguran

Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari di Gambir yang Sebabkan Ibu Hamil Keguguran

Megapolitan
Polisi Akan Datangi Rumah Pemilik Fortuner yang Halangi Perjalanan Ambulans di Depok

Polisi Akan Datangi Rumah Pemilik Fortuner yang Halangi Perjalanan Ambulans di Depok

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Megapolitan
Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Megapolitan
Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com