Pak Ahok, Kapan Perlintasan Sebidang di Jakarta Ditutup?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecelakaan antara rangkaian KRL commuter line dan metromini di perlintasan sebidang seperti yang terjadi di Angke bukan yang pertama kalinya. 

Perlintasan sebidang, terutama yang ada di Jakarta tercatat sudah sering menjadi lokasi kecelakaan antara kereta dan kendaraan non-kereta.

Kejadian terakhir sebelum peristiwa di Angke adalah tabrakan antara KRL dan bus transjakarta di perlintasan sebidang di Jalan Panjang, Jakarta Barat pada 28 NOvember.

Usai kejadian tersebut, PT KAI langsung menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI segera mempercepat pembangunan jalan layang dan terowongan di perlintasan sebidang, dan menutup perlintasan sebidang yang sudah dilengkapi jalan layang dan terowongan.

Penutupan perlintasan sebidang menjadi wewenang pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI yang pimpinan tertingginya Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kita tidak punya kewenangan untuk menutup. Kita cuma bisa mengimbau, eksekusinya di Pemda," kata Direktur Utama PT KCJ Muhammad Nurul Fadhila di Stasiun Tebet, Senin (30/11/2015).

Data Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta mencatat saat ini ada 55 pelintasan sebidang yang ada di seluruh Jakarta. Seluruhnya tersebar di tujuh relasi, meliputi lintas Kota-Tanjung Priok; Duri Tangerang; Manggarai-Depok; Jatinegara-Cakung; Kota-Senen-Jatinegara; Jatinegara-Tanah Abang-Kota, dan Tanah Abang-Serpong.

Dari jumlah tersebut, beberapa diantaranya sudah dilengkapi jalan layang dan terowongan, seperti yang ada di Tanjung Barat, Kalibata, dan Tebet.

"Untuk menjamin keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar perjalanan kereta, idealnya kalau sudah ada perlintasan tidak sebidang (jalan layang atau terowongan), yang sebidangnya harus ditutup," ujar dia.

Fadhila menyadari penutupan pelintasan sebidang di bawah jalan layang mengharuskan pengaturan lalu lintas yang rumit. Namun, ia menilai hal tersebut jauh lebih baik demi menjamin keselamatan pengguna jalan.

"Kalau bicara keselamatan, idealnya harus ditutup. Kalau management traffic masih bisa diatur dan dicari jalan keluarnya. Kalau memang harus mutar 1 kilometer, ya mutar 1 kilometer. Yang penting selamat," tutur Fadhila.

Takut Macet, Pemprov DKI Tak Mau Menutup

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah menyatakan sulit untuk menutup pelintasan sebidang. Alasannya, penutupannya berpotensi menyebabkan kemacetan parah.

Menurut Andri, jalan layang maupun terowongan di pelintasan-pelintasan sebidang tak kuat mengakomodir volume kendaraan yang lewat di lokasi tersebut.

"Contohnya di Kalibata. Ternyata buntutnya (macetnya) lebih panjang. Flyovernya tidak bisa menampung beban yang dari bawah. Apa tetap kita paksa? kan tidak. Makanya akhirnya diputuskan dibuka. Supaya cair," kata dia, di Balai Kota, Kamis (3/12/2015).

"Kita melihat fleksibilitas. Karena beban di atas tidak sebanding dengan volume kendaraan yang dari bawah. Masa mau kita diamin? sedangkan di bawah masih kosong," ujar dia melanjutkan.

Andri yakin, asalkan masyarakat tertib mentaati aturan lalu lintas, kecelakaan
kereta dan kendaraan non kereta di pelintasan sebidang dapat dihindari.

"Kan SOP-nya sudah ada. Mereka (KCJ) takut agak sedikit tersendat jalannya kereta. Ya enggak lah. kereta kan punya jalan sendiri," pungkas Andri.