Ini Penjelasan Ahok soal Selisih Rp 266 Miliar Data KUA-PPAS dan RKA 2016

"Misalnya dia harga handphone itu Rp 10.000 ternyata setelah kita cek komponennya enggak bisa Rp 10.000 nih cuma Rp 8.000. Nah selisih ini kan jadi kelebihan uang," Basuki di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (22/12/2015).

Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Mohamad Taufik, Senin (21/12/2015) menyampaikan, ada selisih anggaran Rp 226 miliar antara yang tercatat dalam KUA-PPAS dan RKA.

Ia menduga, selisih anggaran tersebut muncul karena adanya anggaran yang belum dimasukan melalui e-budgeting. (Baca: Ada Selisih Rp 266 Miliar antara Anggaran KUA-PPAS dan RKA RAPBD DKI 2016)

Kemungkinan lain, ada pihak yang memasukan komponen lama dan tidak tahu bahwa anggaran itu sudah direvisi.

Sementara itu, menurut Basuki, selisih tersebut dimasukkan untuk menambah anggaran pembelian bus dan belanja subsidi.

"Kita taruh buat beli bus, jadi dipertebal atau bisa juga untuk belanja subsidi. Belanja subsidi kami kan besar, apalagi tahun depan kita akan subsidi lebih besar," ujar dia.

Adapun selisih anggaran dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2016 tidak hanya terjadi di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berada di ruang lingkung bidang pemerintahan.

Selisih anggaran juga terjadi di bidang lainnya. Hal ini menyebabkan tertundanya rapat kerja antara DPRD dan SKPD-SKPD terkait. (Baca: Komisi A DPRD Temukan Selisih Anggaran Puluhan Miliar di RAPBD DKI)

Penundaan rapat kerja tersebut tidak hanya terjadi di komisi A, tetapi di empat komisi lainnya, yakni komisi B (perekonomian), komisi C (keuangan), komisi D (pembangunan), dan komisi E (kesejahteraan rakyat).