Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini SKPD dengan Penyerapan Terendah Selama Tahun Anggaran 2015

Kompas.com - 04/01/2016, 20:22 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih belum bisa menyerap anggaran secara maksimal pada tahun anggaran 2015.

Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta pada Senin (4/1/2016), menunjukan Dinas Tata Air menjadi SKPD dengan penyerapan terendah, yaitu hanya 20,30 persen saja.

Dari anggaran sebesar Rp 3,2 triliun, anggaran yang berhasil terserap hanya sekitar Rp 600 miliar. (Baca: Wagub Djarot: SKPD yang Perlambat Serapan Anggaran Akan Dievaluasi)

Kepala Dinas Tata Air yang lama yaitu Tri Djoko memang sudah mengundurkan diri dari jabatannya beberapa bulan yang lalu. Sekarang posisinya diganti oleh Teguh Hendarwan yang baru menjabat beberapa bulan saja.

SKPD dengan penyerapan terendah kedua selanjutnya adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman yaitu hanya 29,98 persen saja. Dari anggaram sebesar Rp 2,5 triliun, hanya Rp 765 miliar yang terserap.

Setelah itu, SKPD dengan penyerapan terendah ketiga adalah Dinas Perumahan yaitu hanya 56,26 persen. Dari anggaran sebesar Rp 3,1 triliun, anggaran yang terserap sekitar Rp 1,8 triliun.

Sementara itu, Dinas Penataan Kota menjadi SKPD dengan penyerapan paling tinggi yaitu mencapai 91 persen. Dari anggaran sebesar Rp 229 miliar, anggaran yang berhasil diserap sebesar Rp 209 miliar. (Baca: Serapan Anggaran 2015 Capai 68 Persen, Ahok Nilai karena SKPD Belum Maksimal)

SKPD dengan penyerapan tertinggi kedua adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencapai 90,84 persen. Disdukcapil berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 190 miliar dari anggaran total sebesar Rp 209 miliar.

SKPD dengan penyerapan tertinggi ketiga adalah Kemudian, SKPD dengan penyerapan tertinggi ketiga adalah Dinas Sosial yaitu 88,72 persen. Penyerapannya sebesar Rp 271 miliar dari total anggaran sebesar Rp 305 miliar.

Sementara itu, serapan anggaran 2015 secara keseluruhan telah mencapai sekitar 68 persen. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, serapan anggaran tahun 2015 lebih baik dibanding tahun 2014.

"Penyerapan kita oke, sekitar 67-68 persen. Itu lumayan," kata Basuki, di Balai Kota. (Baca: FITRA: Memalukan, Serapan Anggaran DKI Sama Rendahnya dengan Provinsi Baru)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com