Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Kasih Tahu Lulung, Itu Fitnah yang Gobloknya Minta Ampun!

Kompas.com - 05/02/2016, 11:39 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut, pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana terkait barter program pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dengan tiga program pada APBD Perubahan 2014 tidak berdasar.

Tiga program yang disebut barter dengan pengadaan UPS adalah program pembelian lahan RS Sumber Waras, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Basuki menyebut, pengadaan UPS sudah dilakukan sejak 2013 lalu.

"Enggak ada barter-barteran. Kalau dia ngomong barter, ya enggak bisa," kata Basuki, seusai meresmikan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2016).

Basuki mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2014. Di dalam rancangan tersebut tidak ada usulan pengadaan UPS.

"Sekarang kita ngomong, deh. Kalau dia fitnah barter, itu fitnah yang guobloknya minta ampun! Jadi, itu fitnah yang agak goblok, kasih tahu Lulung," kata Basuki.

Basuki menyebut hal itu sebagai fitnah karena seharusnya pengadaan UPS tercantum dalam KUA-PPAS Perubahan 2014. Di KUA-PPAS Perubahan 2014, kata Basuki, tercantum usulan anggaran pembelian lahan RS Sumber Waras, tetapi tidak ada usulan pengadaan UPS.

"Kalau barter, waktu kami tanda tangan KUA-PPAS Perubahan 2014, ada (anggaran) UPS, dong. Kenapa enggak ada?" kata Basuki. (Baca: Lulung Sebut Ada Barter Anggaran UPS dan RS Sumber Waras)

"Masa dagang barter, lo enggak mau cantumin (pengadaan UPS)? Kan penandatanganan MoU antara pemerintah dan DPRD. Kalau ada barter; bodoh enggak dia, enggak masukin (UPS)? Bodoh," kata Basuki.

Lulung sebelumnya menyebut, ada oknum DPRD DKI yang "bermain". Pada 4 Agustus 2014, oknum tersebut menghapus anggaran untuk membeli lahan RS Sumber Waras, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sementara itu, anggaran UPS juga tidak masuk.

Lulung mengatakan, ada barter program antara oknum eksekutif dan oknum DPRD agar anggaran RS Sumber Waras dan UPS bisa sama-sama masuk dalam APBD Perubahan 2014.

"Jadi, kalau mereka berbohong dalam memberi kesaksian, hanya satu yang saya katakan. Hanya Tuhan, Ahok, dan Ferrial Sofyan selaku Ketua DPRD yang lama yang tahu," ujar Lulung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com