Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Berbeda Membuat Warga Kalijodo Merasa Diperlakukan Tak Adil

Kompas.com - 23/02/2016, 07:45 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jauh-jauh direlokasi ke Rusun Marunda, sejumlah warga Kalijodo mesti "menelan pil pahit". Ternyata, warga yang mengontrak tidak diprioritaskan untuk menempati rusun.

Meski sama-sama ber-KTP DKI, pemilik bangunan di Kalijodo didahulukan untuk mendapatkan rusun. Kebijakan yang berbeda-beda membuat warga Kalijodo merasa diperlakukan tidak adil.

Maklum, warga Kalijodo yang temannya juga pengontrak sebelumnya bisa mendapat rusun. Mendadak, kebijakan itu berubah.

Para pengontrak yang telanjur datang ke Rusun Marunda sambil membawa barang-barang "gigit jari". Salah satunya Maisarah, warga Kalijodo berstatus pengontrak dengan KTP di RT 01 RW 05 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Saat mengikuti pengundian, rupanya petugas di rusun belum bisa menerimanya lantaran berstatus pengontrak. Petugas pengundian meminta agar Maisarah melapor ulang ke Posko Kecamatan Penjaringan. Padahal, ia telah diberi surat bukti pendaftaran warga RW 05 Kalijodo dari Kelurahan Pejagalan.

"Teman-teman saya yang juga pengontrak malah sudah ada yang dapat," kata Maisarah di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, Senin (22/2/2016).

Sugianto, warga RT 04 RW 05 Kalijodo, juga bernasib sama. Ia merasa diperlakukan tidak adil karena pengontrak lain ada yang mendapatkan rusun. Ia pun memiliki KTP sebagai warga Kalijodo dan telah menerima surat tanda terima berkas permohonan unit rumah susun.

"Tetangga saya yang ngontrak dapat. Saya juga sudah dikasih surat ini (surat permohonan rusun). Kalau memang ngontrak enggak dapat, kawan saya kemarin enggak dapat juga dong, enggak adil," ujar Sugianto.

Beda kebijakan

Soal beda kebijakan ini, Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Marunda Suharyanti berjanji akan melakukan pengecekan, bahkan sampai penertiban. Suharyanti "menyalahkan" pendataan warga di Kecamatan Penjaringan yang tidak menyeleksi lebih dulu.

"Kalau kemarin di kecamatan sana main naik saja ke bus, jadi sortirannya kurang. Kita akan data kembali. Kalau memang (pengontrak) mendompleng dalam tanda kutip, akan kita tertibkan," ujar Suharyanti.

Diakuinya, penerimaan warga Kalijodo ini memang dikhususkan bagi warga yang bukan pengontrak.

"Pengontrak sebenarnya tidak menjadi prioritas," kata Suharyanti. (Baca: Pengelola Rusun Marunda Tegaskan Warga Pengontrak Rumah di Kalijodo Tak Jadi Prioritas)

Kendati demikan, ia berjanji akan menanyakan ke pimpinannya dulu terkait apakah warga Kalijodo berstatus pengontrak bisa diterima atau tidak.

"Yang penting saya menunggu perintah dari pimpinan. Nanti kita minta arahan dulu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com