Ahok Dinilai Gagal karena Hubungannya dengan DPRD Tak Harmonis

Menurut dia, salah satu contoh gagalnya Basuki menjalin hubungan yang harmonis dengan DPRD DKI adalah lemahnya serapan anggaran APBD DKI. (Baca: PAN: Ahok Tegas, Punya Prinsip, meski Perkataannya Menyakitkan).

"Tidak berhasil, penyerapan dananya masih banyak yang enggak terserap, hanya sekitar 10-30 persen," kata Siti, usai diskusi bertema "Kursi Panas DKI 1 Tanpa Dukungan DPRD, Berhasilkah?" di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2016).

Serapan anggaran itu, lanjut dia, tergolong rendah. Padahal, kata dia, Ahok sedianya tinggal meneruskan program yang sudah digagas sejak Fauzi Bowo menjabat gubernur.

Siti juga mengatakan bahwa program kerja Pemprov DKI Jakarta akan mandek apabila pola hubungan yang tidak harmonis antara Basuki dengan DPRD ini terus terjadi.

Terkait pengesahan RAPBD DKI beberapa waktu lalu misalnya, dia menilai konfik antara DPRD dan Pemprov DKI terkait pembahasan RAPBD tersebut bisa menghambat pengesahan APBD.

"DKI, kalau betul-betul dikelola dengan cara yang konflik, itu akan mengalami side back dan stagnasi. Minimal stagnasi, maksimal dia side back, mundur. Karena dia tidak mungkin Pergub terus menerus dalam lima tahun, tidak mungkin," ujar Siti.

Seharusnya, lanjut Siti, pembangunan DKI Jakarta tidak mengabaikan peran dari DPRD, khususnya terkait penyusunan APBD dan pembuatan peraturan daerah. 

Dia juga menilai, kesepakatan antara DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta tidak melulu berkaitan dengan hal negatif. (Baca: PKB DKI: Dari Dulu, Ahok Sudah Masuk ke dalam Penjaringan Kita).

"Bersepakat itu bukan berarti kongkalikong. Banyak kepala daerah di tempat-tempat lain yang mampu mengelola DPRD dengan semua kekurangan yang dimiliki. Itu mampu mendorong untuk bersepakat dan melakukan trobosan-trobosan yang positif," ujar Siti.

Sejauh ini, Basuki menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dalam Pilkada DKI 2017. Basuki berniat ikut Pilkada melalui jalur independen.