Revisi Syarat Calon Independen Dianggap Berat oleh Adhyaksa Dault

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga bakal calon gubernur DKI Jakarta, Adhyaksa Dault, merasa berat dengan wacana revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Wacana revisi itu memperberat syarat bagi calon dari jalur independen, dengan dua opsi, yaitu mendapat syarat dukungan 10-15 persen atau 15-20 persen dari DPT (daftar pemilih tetap).

"Revisi undang-undang syarat calon independen buat saya berat, berat sekali. Menyulitkan saya buat maju," kata Adhyaksa dalam sebuah acara di Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2016).

Adhyaksa sendiri punya dua opsi saat memutuskan maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta, yakni melalui jalur independen atau partai politik. Sampai saat ini, kedua opsi tersebut masih dijalani, dengan mengumpulkan KTP warga Jakarta sebagai bentuk dukungan dan pendekatan ke beberapa partai politik.

Untuk pengumpulan KTP, disebut Adhyaksa, sudah sampai angka 90.000 sampai 100.000 lembar. Pengumpulan KTP dilakukan oleh relawan Adhyaksa sejak awal dia ingin maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta.

Pendapat senada disampaikan oleh bakal calon gubernur lain, Sandiaga Uno dan Basuki Tjahaja Purnama. Sandi menilai, wacana diperberatnya syarat bagi calon independen semakin menyulitkan pencalonan independen. Seharusnya, pemerintah justru membuka kesempatan seluas-luasnya bagi calon independen yang ingin maju dalam Pilkada.

Sedangkan Basuki menganggap, wacana Komisi II DPR RI merevisi aturan tersebut, masuk akal. Hanya, Basuki ingin anggota dewan mengkaji lagi berbagai pertimbangan terkait. Seperti partai politik yang dapat berkoalisi dengan partai politik lain, namun tidak dengan calon independen. (Baca: Adhyaksa Dault: Sejak Awal Saya Suka sama Ahok, tetapi...)