Mengapa Ahok Tak Mau Libatkan Swasta dalam Penerapan ERP?

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melontarkan wacana agar Pemerintah Provinsi DKI mengelola sendiri jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), tanpa melibatkan pihak swasta. 

Alasannya, agar Pemprov DKI lebih fleksibel dalam menaikturunkan tarif.

"Silakan kita beli alat supaya bisa ngatur-ngatur. Kalau kita terikat sama swasta harga sekian, mau enggak mereka turunin harganya? Enggak mau, dong," kata Basuki atau Ahok di Balai Kota, Senin (4/4/2016). (Baca: Ahok Minta Dishub DKI Beli Teknologi dan Kelola Sendiri ERP.)

Menurut dia, penerapan ERP berbeda dengan jalan tol. Pengenaan tarif pada ERP lebih bertujuan agar pengguna kendaraan menghindar dan tidak lewat di jalan itu. Hal itu tentu berbeda dengan prinsip jalan tol.

"Kalau swasta, dia hitungannya mau untung, mencapai target, pusing kita. Kalau kita yang atur lebih enak. Itu gunanya ERP, bukan cari uang. Kalau tol kan cari uang," ujar Ahok.

"Kalau ERP (diberikan) ke swasta, cari uang juga dong nanti. Maunya cepat untung, untung gede. Itu yang kita hindari," kata Ahok.

Jika nantinya ERP bisa diterapkan, Ahok ingin harga bisa dinaikturunkan kapan saja tergantung situasi. Misal, tarif akan mencapai Rp 100.000 sekali lewat jika volume kendaraan padat. Namun, tarif bisa turun minimal Rp 30.000 jika volume kendaraan sedikit.

"Intinya kita atur volume kendaraan. Sudah dapat pola hari apa, jam berapa yang sibuk. Atau jalan ini terlalu kosong, orang pada menghindar karena ada ERP, kita akan turunkan. Itu gunanya kalau kita yang kendalikan," kata Ahok. (Baca: Kenapa ERP Tak Kunjung Diterapkan, Ini Penjelasan Ahok.)