Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut RS Sumber Waras: Pembayaran Pembelian Lahan Ditransfer Melalui Bank DKI

Kompas.com - 16/04/2016, 14:55 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur utama Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan bahwa pembayaran pembelian sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras dilakukan melalui transfer ke rekening Bank DKI. Ia membantah jika pembayaran itu dilakukan tunai dengan uang cash.

"Yang benar pembayarannya itu kami terima di Bank DKI rekening kami. Rekening kami Bank DKI sudah lama, bukan gara-gara kami jual ini (baru buka), enggak," ujar Abraham di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016).

Abraham mengaku bingung jika pembayaran pembelian sebagian lahan itu dilakukan tunai dengan uang cash. Pasalnya akan sulit membawa uang ratusan miliar rupiah dalam bentuk cash.

"Ini yang bikin saya jadi tambah bingung, karena gini lho, Rp 755 miliar, saya ambil tunai, cash, mesti pakai berapa kontainer kalo begitu. Itu tidak benar," kata Abraham.

Saat penandatanganan perjanjian, lanjut Abraham, Pemprov DKI meminta RS Sumber Waras membuat kuitansi. Kuitansi yang diminta diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi waktu itu setelah kami tanda tangan, mereka (Pemprov DKI) meminta kami membuatkan kuitansi, kami buatkan, kami kasih, ya sudah," tutur Abraham.

(Baca: Ini Kata Ahok soal Transaksi Pembayaran Lahan Sumber Waras Dianggap Tak Lazim )

Abraham menuturkan bahwa pihak RS Sumber Waras tidak pernah menerima bukti transfer dari Pemprov DKI terkait pembayaran pembelian lahan tersebut. Akan tetapi, pihak rumah sakit mengetahui pembayaran itu telah dilakukan karena dan dipastikan dengan memeriksa saldo pada 5 Januari 2015.

"Kami gak pernah dapat bukti transfer, tetapi saya tahu uang itu sudah masuk ke rekening kami. Kami lihat sudah ada di rekening kami. Yang menyatakan uangnya kami ambil tunai, gak benar itu," tegas Abraham.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyampaikan data yang benar dalam audit mereka terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada tahun 2014.

Ahok, sapaan Basuki, melontarkan pernyataan itu seusai dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 12 jam pada Selasa (12/4/2016).

"Yang pasti, saya kira BPK menyembunyikan data kebenaran," kataAhok.

Menurut Ahok, BPK juga meminta Pemprov DKI membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras. Ahok menilai permintaan itu tidak mungkin bisa dilakukan.

"Karena pembelian tanah itu dengan terang dan tunai. Kalaudibalikin, harus jual balik. Kalau jual balik, mau enggak Sumber Waras beli harga baru? Kalau pakai harga lama, kerugian negara. Itu saja," ujar Ahok.

Kompas TV Debat Atas Pembelian Lahan RS Sumber Waras
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com