Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPRD DKI Sebut Penggusuran Pasar Ikan Keterlaluan Sekali

Kompas.com - 18/04/2016, 15:11 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang minim sosialisasi dalam menertibkan kawasan Kampung Akuarium, Pasar Ikan, Jakarta Utara.

Hal itu diungkapkan Prasetio ketika berdialog dengan warga Kampung Akuarium di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4/2016).

"Kalau saya melihat, tujuannya (Pemprov DKI Jakarta) sih baik, mau mengangkat warga masyarakat di sekitar Penjaringan. Tetapi, kalau saya melihat sebagai wakil rakyat di DPRD, (penggusuran kawasan Pasar Ikan) ini memang keterlaluan sekali," kata Prasetio.

(Baca: Ratna Sarumpaet Minta Kapolri dan Panglima Sediakan Tenda bagi Warga Pasar Ikan)

Ia pun menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang memberi lokasi rusun lebih jauh dari tempat tinggal warga sebelumnya.

Adapun Pemprov DKI Jakarta merelokasi warga Pasar Ikan ke Rusun Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, dan Rusun Rusun Marunda, Jakarta Utara.

Dengan demikian, menurut dia, warga harus berpikir dua kali untuk memperoleh mata pencarian mereka.

"Makannya di Pasar Ikan, naruhnya di Cakung, ini permasalahannya. Kalau saya jadi gubernur, saya buat dulu ini fasilitas untuk masyarakat, baru dipindahkan (direlokasi ke rusun)," kata Prasetio.

Hal itu, kata dia, merupakan prinsip yang diusung oleh pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama ketika maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012.

Atas dasar itu, Prasetio mengimbau Pemprov DKI Jakarta untuk memindahkan warga setempat tidak jauh dari tempat tinggal sebelumnya.

"Direlokasi ke sana (Rusun Rawa Bebek), disuruh berdagang, yang mau beli siapa? Tempatnya juga saya lihat enggak layak, ini enggak manusiawi," kata Prasetio.

Ia lantas menyebut data yang disampaikan aktivis Ratna Sarumpaet.

(Baca: Ratna Sarumpaet Nilai Pemprov DKI Anggap Warga Pasar Ikan sebagai Musuh)

Berdasarkan data itu, menurut Prasetio, masih ada sekitar 385 KK yang belum mendapatkan rusun.

Sementara itu, ratusan warga lainnya sudah direlokasi ke rusun. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu pun meminta ratusan warga yang masih bertahan untuk dihargai.

"Ini kesewenang-wenangannya pemerintah terhadap warga di sana. Jangan ada gerakan apa-apa di Pasar Ikan," kata Prasetio.

Pemprov DKI Jakarta menertibkan kawasan Kampung Akuarium, Pasar Ikan, pada Senin (11/4/2016).

Kompas TV Pasca Penggusuran, Warga Bertahan & Tuntut Ganti Rugi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Pelaku Tawuran yang Diduga Bawa Senjata Api di Kampung Bahari

Polisi Selidiki Pelaku Tawuran yang Diduga Bawa Senjata Api di Kampung Bahari

Megapolitan
'Update' Kasus DBD di Tamansari, 60 Persen Korbannya Anak Usia SD hingga SMP

"Update" Kasus DBD di Tamansari, 60 Persen Korbannya Anak Usia SD hingga SMP

Megapolitan
Bunuh dan Buang Mayat Dalam Koper, Ahmad Arif Tersinggung Ucapan Korban yang Minta Dinikahi

Bunuh dan Buang Mayat Dalam Koper, Ahmad Arif Tersinggung Ucapan Korban yang Minta Dinikahi

Megapolitan
Pria yang Meninggal di Gubuk Wilayah Lenteng Agung adalah Pemulung

Pria yang Meninggal di Gubuk Wilayah Lenteng Agung adalah Pemulung

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Gubuk Wilayah Lenteng Agung, Diduga Meninggal karena Sakit

Mayat Pria Ditemukan di Gubuk Wilayah Lenteng Agung, Diduga Meninggal karena Sakit

Megapolitan
Tawuran Warga Pecah di Kampung Bahari, Polisi Periksa Penggunaan Pistol dan Sajam

Tawuran Warga Pecah di Kampung Bahari, Polisi Periksa Penggunaan Pistol dan Sajam

Megapolitan
Solusi Heru Budi Hilangkan Prostitusi di RTH Tubagus Angke: Bikin 'Jogging Track'

Solusi Heru Budi Hilangkan Prostitusi di RTH Tubagus Angke: Bikin "Jogging Track"

Megapolitan
Buka Pendaftaran, KPU DKI Jakarta Butuh 801 Petugas PPS untuk Pilkada 2024

Buka Pendaftaran, KPU DKI Jakarta Butuh 801 Petugas PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Anggota PPS untuk Pilkada 2024

KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Anggota PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Bantu Buang Mayat Wanita Dalam Koper, Aditya Tak Bisa Tolak Permintaan Sang Kakak

Bantu Buang Mayat Wanita Dalam Koper, Aditya Tak Bisa Tolak Permintaan Sang Kakak

Megapolitan
Pemkot Depok Bakal Bangun Turap untuk Atasi Banjir Berbulan-bulan di Permukiman

Pemkot Depok Bakal Bangun Turap untuk Atasi Banjir Berbulan-bulan di Permukiman

Megapolitan
Duduk Perkara Pria Gigit Jari Satpam Gereja sampai Putus, Berawal Pelaku Kesal dengan Teman Korban

Duduk Perkara Pria Gigit Jari Satpam Gereja sampai Putus, Berawal Pelaku Kesal dengan Teman Korban

Megapolitan
15 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

15 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

Megapolitan
Bantu Buang Mayat, Adik Pembunuh Wanita Dalam Koper Juga Jadi Tersangka

Bantu Buang Mayat, Adik Pembunuh Wanita Dalam Koper Juga Jadi Tersangka

Megapolitan
Banjir Berbulan-bulan di Permukiman Depok, Pemkot Bakal Keruk Sampah yang Tersumbat

Banjir Berbulan-bulan di Permukiman Depok, Pemkot Bakal Keruk Sampah yang Tersumbat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com