Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita tentang Rawannya Verifikasi Data KTP untuk Calon Independen

Kompas.com - 19/04/2016, 15:26 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Sarbini menceritakan bagaimana verifikasi data KTP untuk calon independen oleh KPUD bisa jadi tahap yang mengerikan.

Hal ini mau tidak mau akan dihadapi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Teman Ahok nantinya jika mendaftar sebagai lewat jalur perseorangan.

Sarbini merupakan pendukung Faisal Basrie-Biem Benjamin yang merupakan pasangan cagub lewat jalur perseorangan dalam Pilkada DKI 2012. Dia mengaku tahu beberapa hal yang membuat dukungan data KTP pasangan calon bisa gugur.

"Nanti setiap mereka terjun buat verifikasi, itu harus dikawal. Biasanya mereka kalau dua kali datang ke rumahnya terus enggak ada, itu langsung dicoret," ujar Sarbini dalam sebuah diskusi di Jalan Raya Matraman, Jakarta Timur, Selasa (19/4/2016).

"Belum lagi kalau rumahnya gedong. Orang sudah malas ngetok saja kan. Nanti bisa saja bilangnya engga ada orang padahal belum diketok gerbangnya," tambah dia.

Pakar hukum Reinhard Parapat juga menceritakan pengalamannya terkait verifikasi KTP itu. Sewaktu menjadi tim sukses Faisal Basrie, terdapat satu KTP milik pihak yang tidak mendukung Faisal dalam kumpulan data KTP mereka.

Saking banyaknya data KTP, tim tidak tahu apakah itu bentuk sabotase atau ketidaksengajaan. (Baca: "Teman Ahok", Jangan Kasih 1 Juta Data KTP Sekaligus kepada KPUD! )

"Ada ormas ya, ada KTP milik ketuanya masuk ke data kita dan dia tidak terima. Itu mereka mengancam membawa masalah ini ke polisi dan ujungnya memeras," ujar Reinhard.

Reinhard pun menyarankan kepada Teman Ahok untuk mengambil foto siapapun yang memberi dukungan. Selain itu,kata Reinhard, perlu ada komunikasi yang baik dengan KPUD DKI.

Khususnya dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) karena mereka yang akan terjun melakukan verifikasi.

"Ini yang harus bisa diantisipasi dengan menyediakan pendampibg verifikasi. Pendampinh harus banyak di tiap PPS. Nanti kan ada apalah misalnya warga yang dicari sedang di rumah sakit atau ke luar negeri. Itu bisa macam-macam masalahnya. Tapi yang penting, komunikasi harus baik dengan PPS," ujar Reinhard.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com