Melihat Kembali Penertiban di Jakarta Utara, dari Era Jokowi hingga Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak masa pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama hingga Basuki-Djarot Saiful Hidayat di Jakarta, terhitung ada lima kali penertiban dan relokasi warga yang dilakukan di wilayah Jakarta Utara.

Lima penertiban itu dimulai dari kawasan Waduk Pluit, Kalijodo, kolong tol Sediyatmo, Pasar Ikan, dan yang sedang direncanakan saat ini, yakni Luar Batang.

Latar belakang penertiban lima wilayah tersebut berbeda-beda. Penanganan warga hingga proses dari membuka wacana sampai akhirnya warga bersedia direlokasi juga berlainan.

Seperti latar belakang penertiban Waduk Pluit yang tidak lepas dari peristiwa banjir besar di Jakarta, awal tahun 2013. Bisa dibilang, banjir besar saat itu merupakan ujian pertama bagi Jokowi dan Basuki yang baru saja dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

Banjir besar mengepung wilayah Pluit dan sekitarnya lebih dari sepekan, dengan kedalaman bervariasi, hingga dua meter lebih. Aktivitas warga lumpuh. Banyak dari penghuni di sana terpaksa mengungsi dan menempati beberapa rumah susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sementara waktu.

Di titik itu, Pemprov DKI sadar, bahwa normalisasi Waduk Pluit harus segera dilakukan. Kondisi saat itu, bangunan liar berdiri memenuhi area Waduk Pluit seluas 20 hektar dari total luas 80 hektar. Dengan begitu, luas Waduk Pluit hanya tinggal sekitar 60 hektar dengan kedalaman dua meter, dari kedalaman yang seharusnya, yaitu lima meter.

Proses panjang dilalui hingga akhir tahun 2014, di mana Waduk Pluit terlihat lebih rapi dan tidak dipadati lagi oleh bangunan liar. Penghuni di sana kebanyakan sudah pindah ke rumah susun sederhana sewa di Marunda, Muara Baru, Pluit, dan rusunawa lainnya di luar Jakarta Utara.

Berbeda dengan penertiban Waduk Pluit, penertiban Kalijodo awalnya didorong oleh kecelakaan Toyota Fortuner milik Riki Agung Prasetio di Jalan Daan Mogot arah Tangerang. Saat itu, Riki habis dari salah satu kafe di Kalijodo bersama teman-temannya sebelum menabrak sepeda motor dan menewaskan empat orang, termasuk dua temannya di dalam mobil.

Dari kecelakaan yang terjadi pada awal Februari 2016, hanya butuh waktu sekitar satu bulan sebelum Pemprov DKI akhirnya meratakan lokalisasi terbesar di Jakarta setelah Kramat Tunggak dulu. Kalijodo resmi ditertibkan untuk kepentingan penghijauan oleh Gubernur Basuki pada 29 Februari 2016.

Tidak lama setelah Kalijodo, bangunan liar di kolong tol Sedyatmo, Penjaringan, ikut ditertibkan. Lebih cepat dari penertiban Kalijodo, penghuni kolong tol hanya diberi waktu untuk pindah 1x24 jam sejak rencana penertiban dikemukakan, 1 Maret 2016. (Baca: Yusril: Panglima TNI Dilematis jika Tolak Ajakan Ahok dalam Penggusuran)

Selang satu hari setelahnya, warga pun membongkar sendiri bangunannya dan mulai berkemas untuk pindah. Meski kini masih ada beberapa orang yang menempati kolong tol tersebut untuk tempat tinggal.

Sedangkan kawasan Pasar Ikan menerima Surat Peringatan Pertama (SP1) tanggal 30 Maret 2016. Penertiban di sana pun dilakukan pada 11 April 2016. Penertiban di Pasar Ikan termasuk cepat, hanya dengan jangka waktu kurang dari sebulan sejak diwacanakan.

Kawasan Luar Batang sendiri yang awalnya direncanakan Pemprov DKI untuk ditertibkan bulan Mei ini, urung dilaksanakan. Basuki mengulur jadwal penertiban hingga rusunawa yang digunakan untuk menampung warga Luar Batang siap digunakan.

Beda di proses

Dari lima penertiban di atas, terlihat satu penertiban dilakukan pada era pemerintahan Jokowi dan empat penertiban di era Ahok. Dari proses yang dilalui, yang dilakukan Jokowi terlihat lebih panjang ketimbang proses yang ditempuh Ahok, yakni dalam hitungan bulan atau minggu bahkan hari saja untuk menertibkan sebuah kawasan.

Penertiban di era pemerintahan Ahok juga dinilai oleh warga terdampak penertiban terlalu cepat, tidak memperhatikan kesiapan warga untuk pindah. Tujuan penertiban Jokowi dan Ahok pun berbeda. (Baca: Yusril Komentari Janji Politik Jokowi-Ahok Saat Maju pada Pilkada DKI 2012)

Jika Jokowi menertibkan Waduk Pluit karena sempat terjadi banjir besar, Ahok menertibkan Kalijodo hingga Pasar Ikan dengan tujuan mengembalikan ruang terbuka hijau (RTH) dan merevitalisasi cagar budaya yang ada di utara Jakarta.

Dari apa yang telah dilakukan Jokowi hingga Ahok, hanya warga yang tahu cara siapa yang menurut mereka paling tepat. Warga sepenuhnya menilai juga bagaimana cara masing-masing pemimpin tersebut mendekati warga hingga memberi pengertian tentang pentingnya penertiban, terlepas dari status mereka sebagai warga yang menempati lahan negara.