Ketua RW yang Dipecat Ahok Sebut Menolak Qlue Bukan Karena Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua RW 12 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat Agus Iskandar membantah menentang kebijakan penerapan Qlue kepada RT/RW lantaran masalah besaran uang insentif.

Menurut dia, pemberian insentif sebesar Rp 12.500 untuk Ketua RT/RW yang melapor menggunakan aplikasi Qlue telah menghina harkat martabat dirinya sebagi orang yang dipilih langsung oleh warga.

"RT/RW jangan diremehin, saya punya 11 toko di Thamrin City, Pak Ahok ini sangat menghina," ujar Agus di Kantor Sekertariat RW 12, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016).

Agus menambahkan, ia sudah menjabat sebagai ketua RW 12 Kebon Melati selama empat tahun. Ia mengaku mengemban jabatan ini secara sukarela.

(Baca: Harga Diri Pengurus RT/RW yang Terluka karena Qlue...)

Ia pun mengaku menjabat posisi ketua RW karena dipercayai oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, ia tidak mengharapkan upah dalam bekerja.

"Saya sama sekali tidak mempermasalahkan besaran uangnya. Enggak digaji juga enggak masalah kok. Kami ini jadi ketua RW sukarela. Jadi jangan ditargetkan, secara sukarela juga saya mau. Ini bukan masalah uang," kata Agus.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut puluhan pengurus RT/RW yang mengadu ke Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/5/2016) ialah karena permasalahan uang. Mereka mempermasalahkan kewajiban melapor menggunakan aplikasi Qlue.

(Baca: Protes Qlue, Pengurus RT dan RW Ancam Mundur dan Boikot Pilkada DKI 2017)

"Kemarin kan sebetulnya ributnya soal uang. Intinya, mereka itu mau uang kami (APBD), tetapi tidak mau ada tugas," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Basuki mengatakan, tiap uang APBD yang dikeluarkan sebagai gaji harus disertai dengan kinerja, sama seperti pegawai negeri sipil (PNS) yang mendapat tunjangan berdasarkan penilaian KPI (key performance index).