Pejabat DKI Ancam Rekrut Tentara jika Anak Buahnya Bandel

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengancam akan merekrut personel TNI jika para anak buahnya masih belum dapat mengikuti instruksinya.

"(Personel) TNI mau enggak kalau ditarik (jadi PNS Dishubtrans)? Pasti mau, biarin aja. Kalau mereka (staf Dishubtrans) masih enggak nurut-nurut," kata Andri di depan Gedung Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Minggu (5/6/2016).

Saat itu, Andri sedang kesal dan memarahi para anak buahnya terkait masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di kawasan Car Free Day. Beberapa tempat di area Car Free Day harusnya steril, tidak boleh ada PKL berdagang. PKL juga harus berdagang di atas trotoar, bukan di jalan raya.

Namun Andri mengatakan, tak ada perubahan penataan PKL yang dilakukan anak-anak buahnya.

"Sekarang, bicara plotingan aja masih enggak kelar-kelar (selesai). (Wilayah) yang gampang harus dijaga 1-2 orang, (wilayah) yang sulit dijaga 5-10 orang, enggak kelar-kelar. Masih saja gue yang ngendaliin, susah kan," kata mantan Camat Jatinegara tersebut.

Ancaman perekrutan personel TNI-Polri menjadi PNS DKI Jakarta pertama kali diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ahok kesal karena masih mendengar adanya oknum pejabat yang menerima setoran, menjual aset, dan perbuatan tercela lainnya.

"Menpan-RB sekarang sudah kirim surat ke kami. Mereka sudah membuka peluang TNI dan Polri masuk ke (birokrasi Pemprov) DKI," kata Ahok, Februari lalu.

Ia yakin akan banyak personel TNI-Polri yang bersedia mengabdikan diri di Pemprov DKI Jakarta. Sebab, menurut dia, gaji untuk PNS DKI Jakarta cukup besar.

Gaji pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas dan wali kota bisa mencapai Rp 75 jutaan. Sedangkan gaji pejabat eselon IV atau setingkat Kepala Seksi dapat gaji sekitar Rp 30 jutaan.