DKI Lelang Proyek Sebelum Pembahasan APBD 2017, DPRD Minta KPK Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, meminta lembaga penegak hukum turun tangan atas permasalahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Taufik menyebut, beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI telah melakukan lelang program untuk anggaran 2017 sebelum pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta.

"Saya minta KPK, polisi, kejaksaan turun tangan, ini duit triliunan. (Program) yang dilelang triliunan, di (Dinas) Perumahan saja sampai Rp 4 triliun (program yang dilelang)," kata Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Dia mengatakan, pelelangan sudah dimulai sejak Oktober. Padahal, pembahasan APBD 2017 baru akan dimulai pada akhir Oktober.

Taufik merasa heran mengapa SKPD sudah melakukan lelang pengadaan barang dan jasa, sementara DKI dan DPRD belum menyepakati program dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017.

KUA-PPAS merupakan tahap awal pembahasan program dalam APBD DKI Jakarta.

"Kalau (anggaran) sudah diparipurnakan, baru sah dan (program) bisa dilelang. Ini DPRD jangan dianggap lembaga stempel doang," kata Taufik.

Ia meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk menyurati pihak eksekutif dan membatalkan seluruh lelang tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ahmad Nawawi. Dia mengaku baru pertama kali mengetahui ada kasus tersebut.

"Kalau pengumuman kegiatan untuk dilelang boleh saja, tapi kalau sama anggarannya ya enggak boleh. Ini barangnya belum disepakati kok sudah dilelang, aneh bin ajaib. Makanya lelang harus dibatalkan," kata Nawawi.

Saat ini, lanjut dia, ada 6 SKPD DKI yang melakukan percepatan lelang. Program tersebut meliputi pembangunan rusun dan pekerjaan lainnya dengan nilai proyek sekitar Rp 4 triliun.

Temuan yang dimaksud Taufik antara lain lelang pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun Polri di Pesing, Jakarta Barat, pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, dan pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun Blok Nagrak Jakarta Utara.