Saat Dana Operasional Jadi Kendala Pengukuran Lahan untuk Proyek MRT...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengukuran yang tidak jelas dan transparan menjadi salah satu keluhan para pemilik bidang yang terkena pembebasan lahan untuk proyek mass rapid transit (MRT).

Mereka meminta pengukuran ulang dilakukan dengan benar. Sementara itu, pembebasan lahan prioritas proyek MRT ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan Alen Saputra, kendala terkait pembebasan lahan ini bersumber dari masalah biaya operasional.

"Uang operasionalnya belum cair, kasihan orang kerja rodi, sudah enggak zamannya. Itu namanya saya zalim kalau menyuruh orang (pegawai BPN), itu kenapa saya tidak mau maksa teman-teman," kata Alen kepada puluhan pemilik bidang di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin (8/11/2016).

(Baca juga: Warga Mengeluh Pengukuran dan Pembayaran Lahan MRT Tidak Transparan)

Alen mengatakan, seharusnya ada anggaran untuk operasional pegawai BPN yang melakukan pengukuran.

Dalam pembebasan lahan untuk proyek MRT, BPN Jakarta Selatan ditunjuk sebagai panitia pengadaan tanah (P2T).

Sebelumnya, Pemkot Jaksel yang ditunjuk sebagai P2T. Namun, tanggung jawab itu diserahkan kepada BPN karena ada dispute atau perselisihan.

Menurut Alen, dinas-dinas yang kini menerima anggaran dari APBD, yaitu Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan dan Transportasi, harusnya menganggarkan sebagian uang yang mereka terima untuk operasional BPN.

"Operasional untuk petugas saya belum turun, dari mereka dong yang butuh tanah. Masa kami yang harus inventarisasi masa uangnya dari kami juga. Silakan tanya ada duitnya enggak," kata Alen.

Ia juga membantah tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengatakan ada pejabat yang menghambat pembebasan lahan.

Menurut Basuki, anggaran untuk pembebasan sudah cukup, tetapi pembebasan lahan tidak juga selesai sejak 2009.

Sementara itu, menurut Alen, jika memang ada yang menghambat, hambatan itu bukan dari pihaknya.

"Ada uang harian, itu dari awal sampai sekarang, tanya ke mereka sudah ditanya belum, pihak BPN yang kerja sampai hari ini (sudah dibayar)?" ujar Alen.

Ia mengatakan, setidaknya ada 15 pegawai dari BPN yang akan melakukan pengukuran ulang. Pihaknya baru melakukan pengukuran apabila telah menerima uang operasional.

BPN juga akan mengundang pemilik bidang terkait pengukuran ini. Selama ini, pemilik bidang tak pernah mengetahui pengukuran yang dilakukan.

Alen berharap, lahan prioritas untuk pembangunan stasiun MRT bisa dibayarkan pada akhir 2016.

(Baca juga: "Saya Siap Dicap sebagai Pengganggu Proyek MRT")

Di lain pihak, Kepala Dinas Bina Marga Yusmada Faizal mengatakan, pihaknya sudah menerima uang dari APBD Perubahan 2016.

Yusmada mengatakan, pihaknya hanya bertanggung jawab membayarkan uang ke pemilik bidang setelah administrasi ganti rugi selesai dilakukan.