Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"KJP Cuma Buat Sekolah, Ujian Harus Bayar Lagi"

Kompas.com - 08/11/2016, 18:23 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kecamatan Koja, Andika, menjelaskan mengapa warga harus memilih calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Hal itu diungkapkan Andika saat menemani Anies berkunjung ke RW 01 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Selasa (8/11/2016).

"KJP yang sekarang itu cuma bisa buat sekolah. Tapi, pas mau ujian, dipungut biaya sampai Rp 3 juta. Jadi, KJP cuma buat sekolah, tapi bukan buat lulus, karena ujian harus bayar lagi," kata Andika di hadapan warga.

(Baca: Anies Janjikan Warga Jakarta Bisa Terima KJP dan KIP Sekaligus)

Kebijakan tersebut dinilai Andika tetap memberatkan warga miskin. Sehingga, Andika mengajak warga memilih pasangan Anies-Sandi karena mereka memiliki program bernama KJP Plus.

KJP Plus secara resmi diperkenalkan Anies dan Sandiaga, Senin (7/11/2016). Program KJP Plus merupakan revisi dan perluasan dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang sudah ada saat ini.

Sasaran program KJP Plus adalah semua anak usia sekolah di DKI Jakarta, yakni anak berumur enam sampai 21 tahun.

Selain untuk mempermudah keperluan belajar di sekolah, KJP Plus dapat dipakai untuk kelompok belajar Paket A, B, dan C serta pendidikan madrasah, pondok pesantren, hingga kursus keterampilan dan bantuan tunai untuk keluarga tak mampu.

(Baca: Anies-Sandiaga Luncurkan Program KJP Plus)

Kompas TV Anies Baswedan Akan Teruskan Program KJP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com