Banyak Bendera Partai, Pelaksanaan Aksi "Kita Indonesia" Dinilai Langgar Pergub

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai perwakilan kelompok pengawas car free day, Koordinator Penghapusan Bensin Bertimbal, Muhammad Ageng, menilai ada pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan "Kita Indonesia"saat car free day, Minggu (4/12/2016).

Pelanggaran tersebut terlihat dari banyaknya bendera partai politik yang ada di kegiatan itu.

Padahal, kata Ageng, panitia sebelumnya sudah berkomitmen untuk tidak membawa atribut partai dalam kegiatan ini.

"Kita sangat menyayangkan bahwa ada mobilisasi atribut-atribut ini sehingga mencitrakan HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor) adalah ajang kampanye, ajang mobilisasi massa, dan menonjolkan atribut kepartaian sehingga menjadi politik praktis," ujar Ageng di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2016).

(Baca juga: Atribut Golkar dan Nasdem Dominasi Aksi "Kita Indonesia")

Saat koordinasi, kata Ageng, panitia awalnya mengatakan ini adalah aksi kebudayaan saja.

Jika ada warga yang datang dengan atribut partai, panitia sudah berkomitmen untuk memberikan kaus putih polos agar netral.

Namun, hal tersebut tidak terjadi dalam kegiatan tadi. Ageng mengaku sudah mengingatkan mengenai penggunaan atribut-atribut itu.

Hanya saja, massa yang datang begitu banyak sehingga atribut sulit diturunkan.

Ia pun menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan "Kita Indonesia" hari ini sudah melanggar Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

"Tentunya ini disayangkan karena sudah melanggar pergub itu sendiri. Ini keluar dari yang sudah disepakati bersama sebelumnya," ujar dia.

Ageng mengatakan Pemprov DKI bisa memberi sanksi tertulis untuk panitia acara. Sanksi lain yang bisa diberikan adalah berupa blacklist terhadap panitia acara.

(Baca juga: Plt Gubernur DKI Akan Layangkan Teguran Tertulis ke Panitia "Kita Indonesia")