Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Diminta Perbanyak Lowongan Kerja untuk Perempuan Berjilbab

Kompas.com - 11/12/2016, 18:59 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta untuk memperbanyak lowongan pekerjaan bagi perempuan yang mengenakan jilbab.

Permintaan itu disampaikan salah satu warga Jalan Pagujaten RT 03 RW 07, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (11/12/2016).

Selain itu, perempuan berjilbab tersebut meminta Anies untuk meniadakan syarat minimal tinggi badan bagi pelamar pekerjaan. 

"Tolong untuk Bapak, untuk ke depannya perbanyak lowongan pekerjaan untuk yang berhijab dan tidak mengukur tinggi badan karena itu salah satu dari kita tidak bisa mencukupinya," ujar warga tersebut.

(Baca juga: Kampanye di Pasar Minggu, Anies Disambut Pencak Silat oleh Anak Kecil)

Menanggapi permintaan tersebut, Anies heran dengan adanya syarat minimal tinggi badan.

"Aneh ya kerjaan diukur tinggi badan. Nanti kita akan lihat lagi Bu aturannya," kata Anies.

Menurut Anies, lowongan pekerjaan di Indonesia harus adil untuk semua kalangan. Dia menyatakan, tidak boleh ada aturan yang membeda-bedakan kalangan tertentu.

"Nanti kita lihat aturannya. Secara prinsip, Indonesia adalah tempat di mana kita harus menerapkan kebijakan yang tidak diskriminatif," ucapnya.

(Baca juga: Anies: Jangan Anggap Bereskan Korupsi Itu Sekadar Bentak-bentak)

Kepada warga, salah satu hal yang dijanjikan Anies adalah memperbanyakan lowongan pekerjaan.

Warga DKI Jakarta akan menjadi prioritas untuk menjadi karyawan. Selama ini, Anies menilai banyak lowongan pekerjaan di Jakarta yang diisi oleh lebih banyak orang dari luar Jakarta.

Kompas TV Anies: Pilar Kebangkitan Ada pada Kaum Perempuan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com