Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagaimana Penilaian Publik terhadap Sylviana Terkait Dugaan Korupsi?

Kompas.com - 06/02/2017, 17:06 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Populi Center merilis survei terbaru terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Survei dilakukan pada 28 Januari-2 Februari 2017, atau setelah debat kedua para calon gubernur dan wakil gubernur DKI pada 27 Januari lalu.

Salah satu hal yang diukur dalam survei adalah penilaian responden terhadap calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Sylviana Murni, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan dana hibah untuk kegiatan pramuka DKI Jakarta.

Peneliti Populi Center, Nona Evita, mengatakan, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menyerahkan kasus hukum tersebut kepada pihak yang berwajib.

"Saat ditanya mengenai keyakinan terhadap dugaan kasus korupsi yang melibatkan Sylviana Murni, 35,3 persen responden menyerahkan kasus tersebut terhadap proses hukum," kata Nona saat merilis hasil survei di Kantor Populi Center, Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, Senin (6/2/2017).

Sementara itu, 31,8 persen responden mengaku tidak mengetahui dua kasus tersebut, 15 persen responden meyakini Sylvi tidak terlibat, 12,8 persen meyakini Sylvi terlibat, dan 5 persen lainnya tidak menjawab.

Populi Center juga mengukur sikap responden terkait pemanggilan Sylvi oleh Bareskrim Polri terkait dua kasus tersebut. Hasilnya, 42,5 persen responden mengaku tidak mengetahuinya.

"(Sebanyak) 32,8 persen mendukung pemanggilan tersebut," kata Nona.

Kemudian, ada 6,5 persen responden tidak mendukung pemanggilan Sylvi, 11,3 persen menyarankan kasus tersebut ditangguhkan sampai pilkada selesai, dan 6,8 persen tidak menjawab.

Selain dua kasus tersebut, Populi Center juga menanyakan soal kasus hukum lainnya yang melibatkan calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sebanyak 36,8 persen responden menyerahkan kasus dugaan penodaan agama tersebut kepada proses hukum. Sementara itu, 35,2 persen responden menilai Ahok bersalah, 19,0 persen menilai Ahok tidak bersalah, 5,8 persen tidak mengetahui kasus sebenarnya, dan sisanya sebanyak 3,2 persen tidak menjawab.

Survei Populi Center itu dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 600 responden di enam wilayah di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error lebih kurang 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei itu dibiayai dengan menggunakan dana kas internal Yayasan Populi Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com