Kapolri Sebut NU dan Muhammadiyah Tidak Mendukung Rencana Aksi 112

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan bahwa aksi 11 Februari atau 112 diinisiasi kelompok tertentu dan tidak didukung organisasi Islam besar. Hal itu disampaikan Tito usai rapat bersama Polda Metro Jaya, TNI dan Kodam Jaya, untuk membahas rencana pengamanan aksi tersebut, Jumat (10/2/2017), di Mapolda Metro Jaya.

"Saya garis bawahi karena ini sekelompok masyarakat tertentu, jadi kalau beberapa ormas Islam mainstream yang besar seperti Muhammadiyah, Haedar Nashir tidak mendukung aksi ini, dari Rais Aam PBNU juga jelas menyampaikan tidak mendukung aksi ini, demikian juga MUI bahkan menyarankan lebih baik membatalkan," kata Tito.

(Baca: Kapolri: Silakan Ibadah, Jangan Akal-akalan Sengaja Mau ke Jalan)

Tito menyebut ada dugaan aksi 112 berhubungan dengan agenda politik. Sehingga, organisasi keagamaan yang netral keberatan jika dikaitkan dengan kepentingan politik.

Rencana kegiatan yang awalnya akan diisi orasi dan jalan bersama dari Monas ke Bundaran HI akhirnya hanya diizinkan dipusatkan di Masjid Istiqlal. Pertimbangannya, Panwaslu DKI Jakarta, KPU DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, dan Panglima Kodam Jaya, khawatir aksi tersebut melanggar aturan.

"Aksi tersebut karena potensial melanggar UU Pilkada sekaligus juga melanggar UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum khususnya Pasal 6 yang menyatakan bahwa berpotensi menganggu ketertiban publik," ujar Tito.

(Baca: Kapolri Cium Aroma Politik dalam Rencana Aksi 112)