Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Ada yang Tak Setuju Makam Mbah Priok Dijadikan Cagar Budaya

Kompas.com - 04/03/2017, 15:04 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok  mengatakan, dirinya pernah ditemui salah satu mantan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat Ahok hendak menjadikan Makam Mbah Priok sebagai sebuah cagar budaya.

Dalam pertemuan itu, mantan pejabat yang tak disebutkan namanya itu meminta Ahok untuk tidak menjadikan Makam Mbah Priok sebagai cagar budaya. Pejabat itu, kata Ahok, mengatakan bahwa hal itu akan merugikan Ahok bila nanti masih tetap menjadi Gubernur DKI.

Ahok saat ini mengikuti Pilkada DKI sebagai calon gubernur DKI. Ahok berpikir omongan orang itu tak masuk akal karena itu ia menolak saran itu.

"Dia tegur saya. Katanya ini akan buat saya rugi. Saya bilang terserah. Berarti ada di lingkungan Pemda DKI yang tidak suka ini jadi kawasan cagar budaya," kata Ahok saat mendatangangi Makam Mbah Priok, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2017).

Ahok menduga ada pihak-pihak yang berniat memanfaatkan lahan Mbah Priok untuk maksud tidak baik. Soalnya, lahan Makam Mbah Priok berada di kawasan industri yang memiliki nilai tanah yang sangat mahal.

Ahok mengatakan, hal itu juga yang menjadi alasan mengapa dia kesal saat mengetahui ada kesalahan dalam SK Gubernur DKI Jakarta tentang penetapan Makam Mbah Priok sebagai cagar budaya. Saat hendak membacakan SK, Ahok kesal menemukan adanya kesalahan redaksional dalam SK itu.

Harusnya kalimat dalam SK itu adalah "dilindungi sebagai cagar budaya". Namun dalam SK yang hendak dibaca Ahok tertulis "diduga sebagai cagar budaya".

"Maka saya begitu marah membaca kata "diduga". Kalau diduga semuanya kan mengharapkan paling-paling Ahok nggak jadi gubernur lagi, ini akan diubah. Mohon maaf, bisa saja kata "dugaan" Ahok itu salah. Jadi mereka bikin dugaan yang baru," ujar Ahok.

Baca: Ahok Kesal, SK Gubernur Tentang Cagar Budaya Makam Mbah Priok Salah

Kendala penetapan cagar budaya untuk makam itu juga sempat terjadi saat Ahok hendak mengadakan rapat pimpinan untuk membahas penetapan SK tersebut. Para pimpinan di  Pemprov DKI, lanjut Ahok, enggan untuk membahas hal itu.

"Saya minta rapat dengan pimpinan, mereka takut, nggak mau bahas. Ya sudah, saya mau bahas, akhirnya dibahas," kata Ahok.

Pemprov DKI menetapkan SK Gubernur DKI terkait cagar budaya Mbah Priok pada 3 Maret 2017.

Lihat: Kata Ahok, Makam Mbah Priok Bisa Jadi Wisata Religi pada 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com