Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Ada yang Tak Setuju Makam Mbah Priok Dijadikan Cagar Budaya

Kompas.com - 04/03/2017, 15:04 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok  mengatakan, dirinya pernah ditemui salah satu mantan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat Ahok hendak menjadikan Makam Mbah Priok sebagai sebuah cagar budaya.

Dalam pertemuan itu, mantan pejabat yang tak disebutkan namanya itu meminta Ahok untuk tidak menjadikan Makam Mbah Priok sebagai cagar budaya. Pejabat itu, kata Ahok, mengatakan bahwa hal itu akan merugikan Ahok bila nanti masih tetap menjadi Gubernur DKI.

Ahok saat ini mengikuti Pilkada DKI sebagai calon gubernur DKI. Ahok berpikir omongan orang itu tak masuk akal karena itu ia menolak saran itu.

"Dia tegur saya. Katanya ini akan buat saya rugi. Saya bilang terserah. Berarti ada di lingkungan Pemda DKI yang tidak suka ini jadi kawasan cagar budaya," kata Ahok saat mendatangangi Makam Mbah Priok, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2017).

Ahok menduga ada pihak-pihak yang berniat memanfaatkan lahan Mbah Priok untuk maksud tidak baik. Soalnya, lahan Makam Mbah Priok berada di kawasan industri yang memiliki nilai tanah yang sangat mahal.

Ahok mengatakan, hal itu juga yang menjadi alasan mengapa dia kesal saat mengetahui ada kesalahan dalam SK Gubernur DKI Jakarta tentang penetapan Makam Mbah Priok sebagai cagar budaya. Saat hendak membacakan SK, Ahok kesal menemukan adanya kesalahan redaksional dalam SK itu.

Harusnya kalimat dalam SK itu adalah "dilindungi sebagai cagar budaya". Namun dalam SK yang hendak dibaca Ahok tertulis "diduga sebagai cagar budaya".

"Maka saya begitu marah membaca kata "diduga". Kalau diduga semuanya kan mengharapkan paling-paling Ahok nggak jadi gubernur lagi, ini akan diubah. Mohon maaf, bisa saja kata "dugaan" Ahok itu salah. Jadi mereka bikin dugaan yang baru," ujar Ahok.

Baca: Ahok Kesal, SK Gubernur Tentang Cagar Budaya Makam Mbah Priok Salah

Kendala penetapan cagar budaya untuk makam itu juga sempat terjadi saat Ahok hendak mengadakan rapat pimpinan untuk membahas penetapan SK tersebut. Para pimpinan di  Pemprov DKI, lanjut Ahok, enggan untuk membahas hal itu.

"Saya minta rapat dengan pimpinan, mereka takut, nggak mau bahas. Ya sudah, saya mau bahas, akhirnya dibahas," kata Ahok.

Pemprov DKI menetapkan SK Gubernur DKI terkait cagar budaya Mbah Priok pada 3 Maret 2017.

Lihat: Kata Ahok, Makam Mbah Priok Bisa Jadi Wisata Religi pada 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com