Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siang Ini, Sumarsono Temui DPRD Bahas Tambahan Biaya Jalur MRT

Kompas.com - 09/03/2017, 11:44 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Kamis (9/3/2017) siang ini, akan melakukan rapat dengan DPRD DKI Jakarta guna membahas tambahan biaya pembangunan mass rapid transit (MRT) jalur Bundaran HI-Ancol Timur. Tambahan biaya itu diajukan karena ada perubahan jalur yang sebelumnya hanya dari Bundaran HI hingga Kampung Bandan, menjadi Bundaran HI-Ancol Timur.

DPRD belum menyetujui tambahan biaya sebesar Rp 16 triliun dan malah berniat untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna mengkaji permintaan itu.

Dalam pertemuan nanti, Sumarsono akan menjelaskan secara rinci alasan penambahan biaya akibat adanya perubahan jalur itu.

"Hari ini, saya mau ke DPRD jam 14.00 memang untuk mendengarkan paripurna, hasil reses tapi sekaligus saya akan klarifikasi terkait dengan pembentukan pansus tersebut. Bila perlu, diagendakan secara khusus untuk memberikan pemahaman bersama dengan DPRD," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.

Soal apakah perlu dibentuk pansus, Sumarsono menilai hal itu merupakan kewenangan DPRD. Namun, Sumarsono menilai pada hakekatnya DPRD akan menyetujui kebijakan positif yang diambil Pemprov DKI Jakarta.

"Perlu nggak perlu, boleh nggak boleh, bukan dalam posisi saya menjawab. Itu terserah DPRD. Karena hak dan kewenangan mereka. Jadi, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan untuk itu," kata Sumarsono.

PT MRT mengajukan permohonan penambahan pinjaman pembangunan MRT Jalur Selatan-Utara sebesar Rp 16 triliun terkait adanya perubahan rute dari sebelumnya Bundaran  HI-Kampung Bandan, menjadi Bundaran HI-Ancol Timur.

Lihat: Bappeda DKI Pastikan Rencana Perpanjangan Jalur MRT Telah Dikaji

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Triwisaksana mengatakan, ada kemungkinan permohonan tambahan biaya itu ditolak. DPRD menilai sudah ada transportasi commuter line yang dioperasikan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) sebagai moda transportasi dari dan ke wilayah itu.

Dia menilai, akan jadi pemborosan jika kembali ada pembangunan moda transportasi lain dengan rute yang sama.

Baca: DPRD DKI Kemungkinan Tolak Permohonan Tambahan Anggaran MRT

Kompas TV Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan pertemuan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Presiden Joko Widodo, saat meninjau proyek MRT dan simpang susun Semanggi, beberapa waktu lalu. Fahri beranggapan, pertemuan keduanya di saat Ahok mencalonkan kembali dirinya menjadi gubernur dianggap tidak etis. Terlebih, Ahok satu mobil dengan Presiden Jokowi. Fahri menyatakan, Presiden seharusnya tak melibatkan diri, sekalipun saat itu Ahok adalah sebagai gubernur DKI, bukan peserta pilkada. Komentar Fahri mengenai hubungan Ahok dengan Joko Widodo langsung dibantah oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto. Hasto beranggapan hal yang wajar jika seorang Presiden meninjau program bersama gubernur. Perlakuan yang sama juga dilakukan ketika Presiden meninjau program-program lain di luar Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cerita Warga Trauma Naik JakLinko, Tegur Sopir Ugal-ugalan malah Diteriaki 'Gue Orang Miskin'...

Cerita Warga Trauma Naik JakLinko, Tegur Sopir Ugal-ugalan malah Diteriaki "Gue Orang Miskin"...

Megapolitan
Pendisiplinan Tanpa Kekerasan di STIP Jakarta Utara, Mungkinkah?

Pendisiplinan Tanpa Kekerasan di STIP Jakarta Utara, Mungkinkah?

Megapolitan
STIP Didorong Ikut Bongkar Kasus Junior Tewas di Tangan Senior

STIP Didorong Ikut Bongkar Kasus Junior Tewas di Tangan Senior

Megapolitan
Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir di Minimarket dan Simalakama Jukir yang Beroperasi

Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir di Minimarket dan Simalakama Jukir yang Beroperasi

Megapolitan
Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior, Kuasa Hukum Berharap Ada Tersangka Baru Usai Pra-rekonstruksi

Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior, Kuasa Hukum Berharap Ada Tersangka Baru Usai Pra-rekonstruksi

Megapolitan
Cerita Farhan Kena Sabetan Usai Lerai Keributan Mahasiswa Vs Warga di Tangsel

Cerita Farhan Kena Sabetan Usai Lerai Keributan Mahasiswa Vs Warga di Tangsel

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 7 Mei 2024 dan Besok: Nanti Malam Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 7 Mei 2024 dan Besok: Nanti Malam Hujan Ringan

Megapolitan
Provokator Gunakan Petasan untuk Dorong Warga Tawuran di Pasar Deprok

Provokator Gunakan Petasan untuk Dorong Warga Tawuran di Pasar Deprok

Megapolitan
Tawuran Kerap Pecah di Pasar Deprok, Polisi Sebut Ulah Provokator

Tawuran Kerap Pecah di Pasar Deprok, Polisi Sebut Ulah Provokator

Megapolitan
Tawuran di Pasar Deprok Pakai Petasan, Warga: Itu Habis Jutaan Rupiah

Tawuran di Pasar Deprok Pakai Petasan, Warga: Itu Habis Jutaan Rupiah

Megapolitan
Sebelum Terperosok dan Tewas di Selokan Matraman, Balita A Hujan-hujanan dengan Kakaknya

Sebelum Terperosok dan Tewas di Selokan Matraman, Balita A Hujan-hujanan dengan Kakaknya

Megapolitan
Kemiskinan dan Beban Generasi 'Sandwich' di Balik Aksi Pria Bayar Makan Seenaknya di Warteg Tanah Abang

Kemiskinan dan Beban Generasi "Sandwich" di Balik Aksi Pria Bayar Makan Seenaknya di Warteg Tanah Abang

Megapolitan
Cerita Warga Sempat Trauma Naik JakLingko karena Sopir Ugal-ugalan Sambil Ditelepon 'Debt Collector'

Cerita Warga Sempat Trauma Naik JakLingko karena Sopir Ugal-ugalan Sambil Ditelepon "Debt Collector"

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Seorang Pria Ditangkap Buntut Bayar Makan Warteg Sesukanya | Taruna STIP Tewas di Tangan Senior Pernah Terjadi pada 2014 dan 2017

[POPULER JABODETABEK] Seorang Pria Ditangkap Buntut Bayar Makan Warteg Sesukanya | Taruna STIP Tewas di Tangan Senior Pernah Terjadi pada 2014 dan 2017

Megapolitan
Libur Nasional, Ganjil Genap Jakarta Tanggal 9-10 Mei 2024 Ditiadakan

Libur Nasional, Ganjil Genap Jakarta Tanggal 9-10 Mei 2024 Ditiadakan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com