Djarot: Keberpihakan PNS Itu pada Pelayanan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta non-aktif Djarot Saiful Hidayat menyerahkan penanganan pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang tidak netral kepada Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Namun dia mengimbau agar PNS harus fokus kepada pelayanan masyarakat, bukan terhadap Pilkada DKI 2017.

"Betul PNS punya hak pilih, tetapi dia gak boleh berpihak kepada siapapun juga. Keberpihakan PNS itu harus pada pelayanan masyarakat itu sendiri, pada masyarakat yang dilayani," kata Djarot di Jalan Kemenyan, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).

Djarot menekankan, PNS merupakan pelayan masyarakat. Tidak seharusnya mereka bersikap tidak netral terkait pilkada.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sebelumnya mengatakan, ada empat PNS di lingkungan Pemprov DKI yang diduga tak netral dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017. Keempat PNS itu diduga mendukung salah satu pasangan calon gubernur- wakil gubernur yang berkompetisi pada Pilkada DKI Jakarta.

Hal itu, lanjut Sumarsono, diketahui dari sejumlah posting-an mereka di media sosial yang memperlihatkan dukungan terhadap salah satu paslon. Sumarsono menjelaskan, Pemprov DKI masih melakukan pemeriksaan terhadap keempat PNS tersebut.