Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Beralasan, Penggabungan PDAM dan PAL Jaya untuk Efisiensi

Kompas.com - 15/03/2017, 20:46 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan penggabungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya dan Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya kepada DPRD DKI Jakarta.

Usulan itu tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perusahaan Daerah Air Jakarta.

"Faktornya (penggabungan PDAM dan PD PAL Jaya) lebih kepada efisiensi. Efisiensi menghadapi situasi global yang makin membutuhkan daya saing," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/3/2017).

(Baca juga: 23 Tahun Tunggak Dana Pensiun, PDAM Ungaran Terlilit Utang Rp 1,3 Miliar)

Selain itu, lanjut dia, fungsi kedua perusahaan BUMD ini tak jauh berbeda. Hal itulah yang menyebabkan Pemprov DKI Jakarta mengajukan pembahasan Raperda Air Jakarta kepada DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyampaikan, pembahasan raperda akan dimulai Kamis (16/3/2017) oleh tiap fraksi partai politik.

Setelah itu, akan dibahas di setiap komisi dan pada Jumat (17/3/2017) akan disampaikan pandangan fraksi pada paripurna DPRD DKI Jakarta.

Dia mengatakan, DPRD DKI Jakarta akan mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta ini jika pihak eksekutif bersama dua BUMD ini dapat menjelaskan efisiensi yang akan tercapai melalui peleburan tersebut.

"Saya kira memang sudah trennya melakukan merger di antara perusahaan-perusahaan yang memiliki irisan bisnis yang sama. Karena bisa mendayagunakan aset yang beririsan," kata pria yang akrab disapa Sani tersebut.

(Baca juga: Dapat PMP Rp 300 Miliar, Ini Tanggapan Dirut PT PAM Jaya)

Dengan demikian, lanjut dia, nilai return on investment atau return on asset akan lebih tinggi.

"Jadi kepentingan itu yang kami lihat secara komprehensif, apakah penggabungan ini akan membawa manfaat return lebih jauh, lebih besar, dan pelayanan publik lebih luas," kata Sani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com