Raperda Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Diusulkan pada Prolegda 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, anggota DPRD akan mengusulkan pembentukan peraturan daerah (Perda) yang khusus mengatur pemanfaatan ruang bawah tanah. Prasetio mengatakan, saat ini belum perda yang mengatur khusus mengeni hal tersebut.

Menurut dia, aturan itu sangat bermanfaat untuk membantu pengerjaan proyek mass rapid transit (MRT).

"Saya mau buat Perda Bawah Tanah. Itu usulan dari dewan dan akan diusulkan dalam Prolegda 2018," ujar Prasetio saat ditemui di Gedung Wali Kota Jakarta Selatan, Senin (20/3/2017).

Prasetio mengatakan, ide itu tercetus saat dirinya melakukan kunjungan ke Jepang beberapa tahun lalu. Prasetio menilai di Jepang, dengan adanya perda itu, pemerintah dengan leluasa bisa memanfaatkan ruang di bawah tanah untuk kegiatan pemerintah.

Prasetio menilai bahwa usulan itu memang harus dikaji ulang. Untuk itu, pihaknya bersama sejumlah anggota dewan lainnya berencana akan kembali melakukan kunjungan ke Jepang untuk memantapkan kajian tersebut.

"Setelah saya kunjungan ke Jepang, dia mau kerja di bawah tanah, dia bebas gitu, 20 meter ke bawah itu punya negara. Tapi ya nanti akan dikaji lagi kira-kira kedalamannya berapa," kata Prasetio.

"Salah satu manfaatnya juga mengurangi kemacetan. Soal anggaran, pemerintah (Pemprov DKI) punya anggaran Rp 70 triliun, mau dibawa ke mana duit itu," ujar Presetio.

Rencana pembentukan Perda Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah sebenarnya sudah tercetus sejak 2014. Namun, tanpa alasan yang jelas sampai saat ini pembahasannya tak kunjung selesai.

Raperda Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah bahwa merupakan salah satu dari 17 Raperda prioritas yang masuk ke dalam agenda badan legislasi daerah DPRD DKI Jakarta pada tahun 2015. Pembahasan raperda tersebut sempat ditargetkan akan selesai dan disahkan menjadi sebuah Perda pada akhir 2015.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati sebelumnya mengatakan, sampai sejauh ini belum ada perda yang khusus mengatur  pemanfaatan ruang bawah tanah. Menurut Tuty, pemanfaatan ruang bawah tanah untuk basement gedung-gedung bertingkat hanya diatur dalam izin pendirian gedung terkait.

Dia menambahkan, dasar peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur pembangunan mass rapid transit (MRT) bukanlah berbentuk perda tetapi peraturan gubernur (Pergub).