Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tidak Ada Maksud Pak Djarot Sok Tahu Urusan Hukum Mas Sandi"

Kompas.com - 22/03/2017, 13:00 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni, menyayangkan komentar cawagub nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno, yang menyebut Djarot tak mengerti duduk perkara dia meminta polisi menunda pemeriksaan kasus dugaan penggelapan hingga Pilkada DKI Jakarta 2017 selesai.

"Tidak ada maksud Pak Djarot sok tahu urusan hukum Mas Sandi. Publik juga enggak ingin tahu apakah kasus ini urusan perseteruan dua, tiga, atau bahkan 10 orang super kaya di sekitar Mas Sandi. Silakan jelaskan di kantor polisi," kata pria yang akrab disapa Toni tersebut dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu (22/3/2017).

(baca: Sandiaga: Ini Perseteruan 2 Orang Super Kaya, Pak Djarot Enggak Ngerti)

Menurut Toni, Sandi seharusnya belajar dari Ahok yang menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Tiap Selasa di setiap pekannya, Ahok selalu menghadiri sidang, tidak pernah mangkir, dan mengesampingkan kampanye Pilkada DKI.

"Bahkan Ahok pernah punya inisiatif untuk mendatangi kepolisian tanpa dipanggil," kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.

Selain itu, Toni menduga Sandi panik dalam menghadapi kasus ini. Dia menyarankan Sandi menghadapi proses hukum yang ada.

"Kalau Mas Sandi merasa benar mestinya enggak perlu mangkir dari panggilan polisi. Tidak perlu baperan dengan saran Pak Djarot agar menghormati proses hukum. Kecuali memang ada sesuatu yang membuat beliau takut," kata Toni.

(baca: Ini Penampakan Lahan yang Menyeret Nama Sandiaga Uno ke Polisi)

Pada Selasa (21/3/2017), Sandiaga dipanggil polisi sebagai terlapor dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan penjualan lahan di Jalan Curung Raya, Tangerang, Banten, pada 2012.

Sandiaga tidak memenuhi panggilan pertama oleh Polda Metro Jaya itu dan memilih berinteraksi dengan masyarakat. Sandiaga meminta agar Polda Metro Jaya memberikan kesempatan masyarakat mengenal dan berinteraksi dengan dia sebagai salah satu calon pemimpin di Jakarta.

Menanggapi hal itu, Djarot mengatakan proses hukum harus dihormati. Bukan hanya Ahok, Sandiaga juga dia minta harus menghormati proses hukum dan tidak menggunakan padatnya kegiatan sebagai alasan untuk meminta pengusutan kasus ditunda.

"Pak Ahok itu lho setiap Selasa masih disidang, enggak pernah mangkir, taat pada hukum ya enggak," ujar Djarot di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Kompas TV Sandiaga akan Diperiksa Terkait Kasus Penjualan Tanah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Pelaku Tawuran yang Diduga Bawa Senjata Api di Kampung Bahari

Polisi Selidiki Pelaku Tawuran yang Diduga Bawa Senjata Api di Kampung Bahari

Megapolitan
'Update' Kasus DBD di Tamansari, 60 Persen Korbannya Anak Usia SD hingga SMP

"Update" Kasus DBD di Tamansari, 60 Persen Korbannya Anak Usia SD hingga SMP

Megapolitan
Bunuh dan Buang Mayat Dalam Koper, Ahmad Arif Tersinggung Ucapan Korban yang Minta Dinikahi

Bunuh dan Buang Mayat Dalam Koper, Ahmad Arif Tersinggung Ucapan Korban yang Minta Dinikahi

Megapolitan
Pria yang Meninggal di Gubuk Wilayah Lenteng Agung adalah Pemulung

Pria yang Meninggal di Gubuk Wilayah Lenteng Agung adalah Pemulung

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Gubuk Wilayah Lenteng Agung, Diduga Meninggal karena Sakit

Mayat Pria Ditemukan di Gubuk Wilayah Lenteng Agung, Diduga Meninggal karena Sakit

Megapolitan
Tawuran Warga Pecah di Kampung Bahari, Polisi Periksa Penggunaan Pistol dan Sajam

Tawuran Warga Pecah di Kampung Bahari, Polisi Periksa Penggunaan Pistol dan Sajam

Megapolitan
Solusi Heru Budi Hilangkan Prostitusi di RTH Tubagus Angke: Bikin 'Jogging Track'

Solusi Heru Budi Hilangkan Prostitusi di RTH Tubagus Angke: Bikin "Jogging Track"

Megapolitan
Buka Pendaftaran, KPU DKI Jakarta Butuh 801 Petugas PPS untuk Pilkada 2024

Buka Pendaftaran, KPU DKI Jakarta Butuh 801 Petugas PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Anggota PPS untuk Pilkada 2024

KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Anggota PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Bantu Buang Mayat Wanita Dalam Koper, Aditya Tak Bisa Tolak Permintaan Sang Kakak

Bantu Buang Mayat Wanita Dalam Koper, Aditya Tak Bisa Tolak Permintaan Sang Kakak

Megapolitan
Pemkot Depok Bakal Bangun Turap untuk Atasi Banjir Berbulan-bulan di Permukiman

Pemkot Depok Bakal Bangun Turap untuk Atasi Banjir Berbulan-bulan di Permukiman

Megapolitan
Duduk Perkara Pria Gigit Jari Satpam Gereja sampai Putus, Berawal Pelaku Kesal dengan Teman Korban

Duduk Perkara Pria Gigit Jari Satpam Gereja sampai Putus, Berawal Pelaku Kesal dengan Teman Korban

Megapolitan
15 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

15 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

Megapolitan
Bantu Buang Mayat, Adik Pembunuh Wanita Dalam Koper Juga Jadi Tersangka

Bantu Buang Mayat, Adik Pembunuh Wanita Dalam Koper Juga Jadi Tersangka

Megapolitan
Banjir Berbulan-bulan di Permukiman Depok, Pemkot Bakal Keruk Sampah yang Tersumbat

Banjir Berbulan-bulan di Permukiman Depok, Pemkot Bakal Keruk Sampah yang Tersumbat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com