Ciliwung Merdeka Perlihatkan Video Ahok Janji Tak Gusur Bukit Duri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, memperlihatkan video ketika mereka mengadakan rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama pada 18 September 2015. Saat itu, Sandyawan menyebutkan Ahok sudah menyetujui penataan permukiman bantaran Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta Selatan, tanpa penggusuran.

Sandyawan memperlihatkan video itu saat ditemui di sekretariatnya di Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (3/4/2017).

"(Pada) 18 september 2015 ketika itu masih ada videonya Pak Ahok sangat kagum dengan desain kampung susun berbasis komunitas dengan situs budaya keanekaragaman warga Jakarta di Kampung Pulo," kata Sandyawan.

Dalam rapat yang digelar di Balai Kota itu, Sandyawan menyebut ada sekitar 4.900 unit rumah warga yang dijanjikan akan ditata. Sandyawan mengatakan, Ahok bahkan meminta pihaknya untuk membuat desain serupa yang dijanjikan akan dibuat di tiga lokasi lain.

"Dijanjikan akan di-groundbreaking tanggal 1 Januari. Tapi kemudian tidak terjadi apa-apa. Kami bahkan difitnah, saya dituduh provokator. Dibilang diusir oleh warga Kampung Pulo, pindah ke Bukit Duri. Kemudian diusir lagi oleh warga Bukit Duri," ujar Sandyawan.

Sandyawan menolak anggapan yang menuding ada motif politis di balik alasannya memperlihatkan video tersebut. Sandyawan mengaku alasannya membeberkan video tersebut lebih disebabkan ada banyak warga asli bantaran Kali Ciliwung di Bukit Duri yang tidak mendapatkan unit hunian di rusun.

"Kami gerakan independen yang justru ingin membantu memajukan pembangunan dengan alternatif solusi.  Tidak ada hubungannya dengan pilkada," ujar Sandyawan.

Video yang diperlihatkan Sandyawan diketahui adalah video dokumentasi situs berita milik Pemerintah Provinsi DKI, beritajakarta.com. Dalam video tersebut terlihat Ahok yang sedang mengadakan rapat dengan Ciliwung Merdeka.

Saat itu, Ahok didampingi sejumlah pejabat, diantaranya Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan saat itu, Ika Lestari Aji.

Narasi yang ada dalam video menyebutkan bahwa pembangunan kampung susun dilakukan dalam upaya menormalisasi Kali Ciliwung. Pada akhir video, tampak ada sesi wawancara dengan Ika.

Dalam wawancara itu, Ika menyebutkan akan ada ganti rugi untuk warga yang memiliki surat-surat yang lengkap.

"Ada di Youtube dia sendiri kok. Tapi katanya enggak pernah ada. Gimana sih," ujar Sandyawan.