Ciliwung Merdeka Tegaskan Jauh dari Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, mengeluhkan berbagai tudingan yang diarahkan kepada pihaknya dalam upaya memerjuangkan hak-hak warga bantaran Kali Ciliwung yang tergusur dari Kampung Pulo dan Bukit Duri.

Menurut Sandyawan, tudingan yang paling sering diarahkan Ciliwung Merdeka adalah menghubung-hubungkannya dengan Pilkada DKI Jakarta 2017. Padahal, Sandyawan mengaku tidak pernah sama sekali terlibat untuk memenangkan salah satu calon.

"Saya justru muak dengan pilkada," kata Sandyawan, saat ditemui di Sekretariat Ciliwung Merdeka, di Jalan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (3/4/2017).

Karena muak dengan pilkada, Sandyawan mengaku tak akan menggunakan hak pilihnya atau golput pada Pilkada DKI 2017. Namun, dia menyatakan tidak menyarankan rekan-rekannya maupun warga yang tergusur dari Bukit Duri dan Kampung Pulo untuk melakukan hal yang sama.

"Ini semata-mata untuk kebebasan hati saya di dalam berjuang. Supaya tidak dituduh macam-macam," kata Sandyawan.

Dia menceritakan kondisi yang dialami Ciliwung Merdeka setelah kemenangan gugatan class action yang diajukan warga Bukit Duri di PTUN beberapa waktu lalu. Saat itu, Sandyawan menyebut Komunitas Ciliwung mendapat tudingan negatif dari pihak salah satu pasangan calon yang berkompetisi pada Pilkada DKI.

Tudingan itu kemudian dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya.

"Padahal tidak ada hubungannya sama sekali," ujar Sandyawan.

(baca: Ciliwung Merdeka Sebut Mayoritas Warga Korban Gusuran di Bukit Duri Belum Dapat Rusun)

Menurut Sandyawan, Ciliwung Merdeka tak terlalu berharap banyak pada pasangan calon manapun pada Pilkada DKI 2017. Sebab dari pengalaman masa lalu, Sandyawan menyebut Ciliwung Merdeka akan terlupakan dan ditinggal begitu saja jika perhelatan Pilkada telah usai.

"Selesai pilkada janji-janji kabur semua, jadi harus belajar dari pengalaman. Masa jatuh di lubang yang sama," kata dia.

Sandyawan kemudian menceritakan pengalaman yang dialaminya saat Pilkada DKI 2012. Seperti saat ini, dia menyebut saat itu ada pihak salah satu pasangan calon yang berjanji tidak akan menggusur permukiman warga bantaran Ciliwung.

Dia menyebut janji tersebut bahkan masih dilontarkan saat pasangan tersebut menang dan dilantik. Saat itu, Sandyawan menyebut pihaknya sudah sempat mempresentasikan rancangan ideal untuk penataan permukiman warga bantaran Bukit Duri.

"16 Oktober 2012 sehari setelah diinaugurasi, Gubernur Jokowi menjanjikan Bukit Duri tidak akan direlokasi. Tapi direvitalisai. Artinya digeser bukan digusur."

"Waktu itu Pak Jokowi menyetujui dengan mengajak serta Dinas Tata Air dan Dinas Perumahan. Yang terpenting (rancangannya) disetujui warga, biayanya harus murah, dan tidak melanggar aturan. Dan itu semua bisa kami penuhi," ujar Sandyawan.

(baca: Nasib Usulan Kampung Susun ala Ciliwung Merdeka di Bukit Duri)