Rumah Warga Diklaim Retak-retak akibat Pembangunan Jalur KA Bandara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta memfasilitasi rapat mediasi antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan warga RW 12 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang terdampak proyek pembangunan jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta di ruang rapat Komisi A di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017).

Dalam rapat mediasi tersebut, pendamping warga dari Divisi Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Nasrul Dongoran, mengatakan, rumah-rumah warga di RW 12 Manggarai banyak yang retak akibat proyek tersebut. Nasrul mempertanyakan analisis dampak lingkungan (amdal) proyek itu.

"Benar enggak sih PT KAI punya amdal? Nyata-nyatanya rumah warga ada yang jebol karena paku bumi yang kerja 24 jam. Studi kelayakannya bagaimana," kata Nasrul dalam rapat mediasi tersebut.

Nasrul mengatakan, proses pembuatan amdal tidak pernah melibatkan warga terdampak. Karena itu dia mempertanyakan amdal tersebut.

Selain itu, dia menyebut proyek yang mulai dijalankan di area Stasiun Manggarai itu juga mengganggu warga. Nasrul juga meminta penjelasan tentang master plan proyek pembangunan jalur KA bandara yang mengharuskan PT KAI menertibkan 11 bangunan milik warga di RW 12. Hingga saat ini, kata Nasrul, warga tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai hal tersebut.

Sementara itu, Deputi II EVP Daop I Jakarta PT KAI Ari Soepriadi merasa tidak perlu menjawab pertanyaan Nasrul. Sebab, mereka tidak pernah mengetahui adanya surat kuasa yang menyatakan warga terdampak melimpahkan kuasanya kepada PBHI.

Ari menjelaskan, selama ini PT KAI kesulitan bertemu dan melakukan mediasi langsung dengan warga terdampak karena adanya pihak ketiga yang merasa menjadi kuasa mereka.

Ari mengatakan, apabila PT KAI bisa bertemu langsung dengan warga terdampak, komunikasi antara kedua belah pihak bisa saja dilakukan. PT KAI membuka peluang jika ingin melakukan negosiasi terkait besarnya uang ganti bongkar yang telah ditentukan dalam SK Direksi PT KAI Nomor: Kep.U/JB.312/IV/11/KA-2013.

"Ini bisa mungkin saja terjadi hasil rembukan kalau bisa ketemu dengan warganya langsung, usulan-usulannya yang mungkin lebih dari itu bisa kami sampaikan ke pimpinan," kata Ari.

Berdasarkan SK Direksi yang berlaku saat ini, PT KAI hanya bisa menyediakan uang pengantian bongkar sebesar Rp 250.000 per meter persegi bagi bangunan permanen dan Rp 200.000 per meter persegi bagi bangunan semi permanen. Apabila uang ganti bongkar yang mereka berikan melebihi ketentuan, Ari mengatakan hal tersebut bisa menjadi temuan hasil audit perusahaan.

Nasrul kemudian membantah bahwa PBHI tidak mengantongi surat kuasa dari warga. "Kami ada lampiran surat kuasanya, satu RW karena kami kalau mendampingi itu komunal masyarakat, bukan sendiri-sendiri. Kami edukasi masyarakat supaya memahami persoalan," kata Nasrul.

PT KAI berencana menertibkan 11 bangunan warga di lahan seluas 1.150 meter persegi di RW 12 Manggarai. Bangunan-bangunan tersebut disebut berdiri di tanah PT KAI sesuai sertifikat hak pakai Nomor 47 Manggarai Tahun 1988.

Lahan tersebut akan digunakan untuk mewujudkan integrasi moda transportasi massal, yakni pembangunan jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta.