Masalah Aset, Djarot Prediksi Pemprov DKI Dapat Opini WDP Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan masalah pencatatan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum juga selesai.

Dia pun memprediksi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2016 kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Saya tidak ngejar itu, WTP atau WDP, tapi sebagian besar selalu hasilnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena ada banyak problem yang bukan hanya di Jakarta, salah satu masalah yang mendesak itu berkali-kali saya sampaikan adalah inventarisasi aset, masalah aset," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (30/5/2017).

Baca: Sumarsono: Opini WDP Pemprov DKI karena Banyak Piutang yang Tidak Tertagih

Adapun, sidang paripurna LHP BPK akan digelar sore besok. Jika Pemprov DKI kembali mendapatkan opini WDP, maka ini akan menjadi keempat kalinya.

Sebab, selama tiga tahun berturut-turut, Pemprov DKI Jakarta selalu mendapatkan opini WDP dari BPK.

Dalam urutan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, WDP berada pada urutan kedua.

Urutan pertama adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Jenis opini yang ada pada urutan ketiga adalah Tidak Wajar, sedangkan jenis opini yang paling buruk adalah Tidak Menyatakan Pendapat alias disclaimer.

Baca: DKI Jakarta Dikhawatirkan Kembali Dapat Opini WDP dari BPK