Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikuti Aturan Tak Boleh Bawa Kendaraan, Djarot Naik Taksi ke Balai Kota

Kompas.com - 02/06/2017, 10:05 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berangkat ke Balai Kota DKI Jakarta menggunakan taksi pada Jumat (2/6/2017) pagi.

Saat tiba di Balai Kota, Djarot memuji sopir yang mengemudikan taksi tersebut karena perempuan.

"Driver-nya perempuan, luar biasa," ujar Djarot.

Djarot mengaku menggunakan jasa taksi mengingat Jumat ini merupakan Jumat pertama pada bulan Juni.

Sesuai Instruksi Gubernur Nomor 150 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum bagi PNS DKI, PNS dilarang membawa kendaraan pada Jumat pertama setiap bulan. Aturan tersebut berlaku mulai Januari 2014.

"Jumat pertama, aturannya kan gitu. Enggak boleh (membawa kendaraan) katanya, katanya harus pake mobil umum," kata dia.

Mulanya, Djarot mengaku ingin naik motor. Namun, ajudannya melarang Djarot menggunakan kendaraan roda dua itu.

Dia juga memilih menggunakan taksi karena tidak ada transjakarta yang melintas di sekitar rumah dinas gubernur di Taman Suropati, Jakarta Pusat.

"Tadi mau naik motor, enggak boleh sama ajudan, bahaya katanya gitu," ucap Djarot.

Baca: Kendala Pemprov DKI Tingkatkan Minat Warga Gunakan Transportasi Umum

Meskipun naik taksi, Djarot tetap dikawal oleh patwal dari belakang. Namun, Djarot mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

"Di belakang kelihatannya (dikawal), saya enggak tahu," kata Djarot.

Aturan larangan membawa kendaraan pada Jumat setiap bulan bertujuan untuk menggalakkan penggunaan transportasi umum bagi masyarakat yang dimulai dari para birokrat pemerintah.

Pada awal diterapkannya aturan tersebut, Joko Widodo yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta bersepeda dari rumah dinasnya menuju Balai Kota.

Sementara Basuki Tjahaja Purnama yang masih menjadi wakil gubernur saat itu bersepeda dari kediamannya di Kompleks Pantai Mutiara hingga halte bus kota terintegrasi busway (BKTB) dan melanjutkan menggunakan BKTB Pantai Indah Kapuk (PIK) hingga Monas.

Setibanya di Monas, Basuki berjalan kaki menuju Balaikota Jakarta.

Kompas TV Guna mencapai target itu, mulai Oktober tahun ini, semua ruas tol akan menerapkan sistem pembayaran nontunai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Paniknya Maling Motor di Koja, Ditangkap Warga Usai Aksinya Ketahuan sampai Minta Tolong ke Ibunya

Paniknya Maling Motor di Koja, Ditangkap Warga Usai Aksinya Ketahuan sampai Minta Tolong ke Ibunya

Megapolitan
Pengelola Minimarket Diminta Juga Tanggung Jawab atas Keamanan Kendaaraan yang Parkir

Pengelola Minimarket Diminta Juga Tanggung Jawab atas Keamanan Kendaaraan yang Parkir

Megapolitan
Soal Wacana Pekerjaan Bagi Jukir Minimarket, Pengamat: Tergantung 'Political Will' Heru Budi

Soal Wacana Pekerjaan Bagi Jukir Minimarket, Pengamat: Tergantung "Political Will" Heru Budi

Megapolitan
Heru Budi Janjikan Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket, Pengamat: Jangan Hanya Wacana!

Heru Budi Janjikan Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket, Pengamat: Jangan Hanya Wacana!

Megapolitan
Babak Baru Kasus Taruna STIP Dianiaya Senior hingga Tewas, Muncul 3 Tersangka Baru yang Ikut Terlibat

Babak Baru Kasus Taruna STIP Dianiaya Senior hingga Tewas, Muncul 3 Tersangka Baru yang Ikut Terlibat

Megapolitan
Solidaritas Pelaut Indonesia Minta Senioritas ala Militer di STIP Dihapuskan

Solidaritas Pelaut Indonesia Minta Senioritas ala Militer di STIP Dihapuskan

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemalak Sopir Truk yang Parkir di Jalan Daan Mogot

Polisi Tangkap Pemalak Sopir Truk yang Parkir di Jalan Daan Mogot

Megapolitan
Setuju Jukir Liar Minimarket Ditertibkan, Anggota DPRD DKI: Meresahkan

Setuju Jukir Liar Minimarket Ditertibkan, Anggota DPRD DKI: Meresahkan

Megapolitan
'Budaya Kekerasan di STIP Tak Ada Kaitannya dengan Dunia Kerja di Kapal'

"Budaya Kekerasan di STIP Tak Ada Kaitannya dengan Dunia Kerja di Kapal"

Megapolitan
4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior Terancam 15 Tahun Penjara

4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior Terancam 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Pemerataan Air Bersih di Jakarta, Mungkinkah?

Pemerataan Air Bersih di Jakarta, Mungkinkah?

Megapolitan
Begini Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Begini Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Megapolitan
Bertambah 3, Kini Ada 4 Tersangka Kasus Penganiayaan Taruna STIP hingga Tewas

Bertambah 3, Kini Ada 4 Tersangka Kasus Penganiayaan Taruna STIP hingga Tewas

Megapolitan
Polisi Tak Ingin Gegabah dalam Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Polisi Tak Ingin Gegabah dalam Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Megapolitan
Polisi Bantah Senior Penganiaya Taruna STIP hingga Tewas adalah Anak Pejabat

Polisi Bantah Senior Penganiaya Taruna STIP hingga Tewas adalah Anak Pejabat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com