Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Sandi soal Pokja dalam Tim Persiapan Pemerintahannya

Kompas.com - 03/07/2017, 13:36 WIB
Sherly Puspita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Sandiaga Uno menjelaskan mengenai kedudukan kelompok kerja atau pokja (sebelumnya disebut tim kerja) dalam persiapan pemerintahannya bersama gubernur terpilih Anies Baswedan.

"Jadi kalau kemarin ada diskusi pokja itu adalah sesi dari tim pengarah. Jadi dari tim pengarah ini menampung semua partisipasi dari pada seluruh kelompok masyarakat baik yang mendukung secara langsung maupun yang tidak langsung," ujar Sandi di Universitas Mercu Buana, Senin (3/7/2017).

Ia menjelaskan, diskusi yang digelar pada hari Minggu (2/7/2017) lalu beragendakan pemaparan dari perwakilan masyarakat Betawi, masyarakat Pulau Seribu dan sejumlah simpatisan yang membantu Anies dan Sandi dalam masa kampanye.

"Dan ide-idenya kita harus sampaikan, tentunya nanti akan disampaikan ke tim sinkronisasi dan akan jadi masukan," kata dia.

Ia mengatakan, para peserta dalam diskusi kelompok kerja tersebut tidak serta merta akan masuk dalam struktur organisasi Tim Pengarah Anies-Sandi.

"Tidak (masuk struktur) jadi hanya diskusi saja. Jadi ide-ide itu nanti mengerucutnya ke tim sinkronisasi," sebutnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, mengenai berbagai pemaparan yang disampaikan dalam diskusi pokja belum tentu dijalankan sebagai program kerja dalam pemerintahannya, termasuk pemaparan mengenai akan dibangunnya tempat hiburan malam di pulau reklamasi.

"Jadi itu masukan ya (hiburan malam di pulau reklamasi). Jadi sebelumnya ada juga masukan bahwa itu jadi sport city," kata dia.

Baca: Sudirman Said: Ahmad Dhani dan Mulan Tidak Masuk Tim Anies-Sandi

Sebelumnya musisi Ahmad Dhani hadir dalam acara paparan dari pokja wisata dan budaya di Cheers Residential Graha RSPP, Jakarta Selatan, Minggu. Nama Dhani dan istrinya, Mulan Jamela masuk dalam daftar anggota kelompok kerja wisata dan budaya sebagai penggerak relawan.

Meski hadir dalam acara diskusi tersebut, Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said membantah jika kedatangan Dhani sekaligus menjadi bagian dalam strukrur organisasi dalam salah satu tim persiapan pemerintahan Anies-Sandi sebelum dilantik pada bulan Oktober 2017 nantinya.

"Mereka tidak ada di tim, baik di tim pengarah, tim pakar, maupun tim sinkronisasi. Kami memang membuka masukan dari banyak pihak, tapi tidak semua pemberi ide tercatat dalam struktur resmi," kata Sudirman, kepada Kompas.com, Senin.

Kompas TV Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Umumkan Evaluasi Pekan Depan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com